JAKARTA - Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais memilih people power ketimbang ke Mahkamah Konstitusi (MK) andai ada kecurangan di Pemilu 2019. Waketum PAN Bara Hasibuan menentang rencana tersebut.


Bara Hasibuan menegaskan masih percaya kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu. Menurutnya, KPU telah bekerja keras untuk memastikan semua tahapan pemilu berlangsung fair dan transparan.

"Memang tentu ada kekurangan, tapi kami lihat KPU cepat memberikan respons dan ambil langkah cepat untuk perbaikan seperti pada DPT bermasalah. Kalau ada indikasi pelanggaran atau kecurangan, kami akan ambil langkah seperti yang tercantum di UU Pemilu, yaitu dengan membawa kasus ke MK," sebut Bara.

Anggota DPR itu mengatakan kecurangan pemilu secara masif, terorganisasi, dan terstruktur sangat sulit dilakukan saat ini. Selain itu, dia mengatakan, akan ada lembaga pemantau internasional yang memonitor pemilu.
"Apalagi nanti akan ada international observers yang melalukan monitoring. Ide people power dalam konteks sengketa pemilu juga sama saja dengan melecehkan prinsip rule of law karena UU Pemilu mengatur mekanisme sengketa lewat jalur MK," ucap Bara.

"People power juga hanya relevan sebagai cara untuk melawan kekuasaan otoriter. Dalam sebuah demokrasi, itu tidak relevan kecuali kalau kekuasaan demokratis itu melakukan hal-hal yang melecehkan prinsip-prinsip demokrasi dan kami tidak lihat itu di Indonesia sekarang," tegas Bara Hasibuan.
Sebelumnya, Amien mengatakan Apel Siaga Umat 313 digelar untuk mencegah kecurangan pemilu. Ketua Dewan Kehormatan PAN mengancam akan menggerakkan massa bila terjadi kecurangan. Amien mengatakan akan menggerakkan massa secara demokratis. Dia menjamin tidak ada kekerasan bila nantinya massa memprotes keputusan KPU.

"Kalau nanti terjadi kecurangan, kita nggak akan ke MK (Mahkamah Konstitusi). Nggak ada gunanya, tapi kita people power, people power sah," kata Amien di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (31/3).

Politik