JAKARTA - Wakorbid Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengimbau para Ketua DPD yang mendukungnya maju sebagai calon ketum agar mencabut dukungan agar tidak terkena kebijakan penonaktifan dari partai. Wasekjen Golkar Maman Abdurahman menyindir Bamsoet.

"Seharusnya imbauan yang dilakukan Mas Bamsoet itu menyarankan kepada siapa pun kader partai yang menganggap ada permasalahan sengketa organisasi untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Partai," kata Maman saat dihubungi, Rabu (10/7/2019).
Menurutnya, Bamsoet tak seharusnya berkoar-koar di media. Sebagai kandidat calon ketum, Bamsoet dinilai bisa memberi solusi yang sesuai dengan kebijakan partai.

"Mengingat beliau sebagai calon ketua umum seharusnya memberikan masukan dan saran yang positif dan konstruktif tanpa harus mengabaikan identitas dasar organisasi Partai Golkar, yaitu partai yang mengedepankan aturan dan mekanisme, bukannya malah mengadu ke mahkamah media," kata Maman.
Sementara itu, Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan penonaktifan sejumlah pengurus partai di daerah bukan karena isu dukung mendukung. Dia meminta Bamsoet tidak sok merasa punya banyak dukungan.

"Tidak benar penonaktifan itu dilakukan karena alasan dukung mendukung. Jangan dulu mengambil kesimpulan terlalu jauh. Jangan sok merasa banyak mendapatkan dukungan. Padahal belum tentu daerah-daerah itu mendukungnya," ucap Ace.
Ace menegaskan DPP Partai Golkar dalam mengambil kebijakan organisasi selalu memiliki dasar rujukan. Dia menegaskan penonaktifan itu bukan karena urusan dukung mendukung. Jika pun ada penonaktifan, Ace mengatakan alasannya lebih pada soal organisasi dan dia menegaskan Golkar ini bukan partai yang membuat kebijakan secara sewenang-wenang.

"Lagi pula, siapa sih pihak yang sekarang ini bergerilya di daerah-daerah mencari dukungan untuk menjadi ketua umum? Apakah memang sudah kebelet ingin merebut jabatan Ketum Golkar di saat kita masih harus menyelesaikan agenda politik nasional dan daerah, seperti penyelesaian sengketa hasil pemilu legislatif di Mahkamah Konstitusi (MK), pelantikan DPRD Kab/Kota/Provinsi, penetapan Pimpinan DPRD, pelantikan DPR/MPR RI dan penetapan pimpinannya, juga pelantikan Presiden/Wakil Presiden RI juga pengangkatan kabinet," uacp Ace.

"Kita konsisten saja dengan hasil Munaslub 2019 yang lalu dimana Munas digelar Desember 2019 ini," imbuhnya.
Politik