JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan 10 nama calon menteri kepada Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. Wasekjen PKB Daniel Johan menyebut jatah menteri untuk Nahdlatul Ulama (NU) dan PKB harus dipisah, meski keduanya merupakan bagian dari nadhliyin.

"Memang kan PKB itu dilahirkan oleh NU, tapi kan PKB bukan NU. Tentu itu suatu yang terpisah," kata Daniel Johan dalam diskusi Polemik 'Ribut Rebut Kursi Menteri' di d'Consulate Resto & Lounge, Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).

Menurut Daniel, NU juga sudah bekerja memenangkan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Karena itu, wajar bila NU diberi kepercayaan mendapatkan posisi menteri.
"Nah persoalan ada aspirasi bahwa NU juga bisa diberikan kepercayaan duduk dalam kabinet saya rasa wajar saja. Karena NU kan juga memang bagian yang sangat bekerja keras kemarin, sehingga itu dua hal yang berbeda," jelas Daniel.

Sementara itu, pengamat politik Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan parpol pengusung Jokowi-Ma'ruf mendominasi jatah menteri kabinet pemerintah mendatang. Jokowi disebut tidak akan bisa memuaskan banyak pihak soal jatah menteri.

"Pak Jokowi tidak mungkin bisa menyenangkan banyak orang. Soal power sharing menyenangkan kelompok, terutama parpol. Sebetulnya Demokrat dan PAN tidak penting, parlemen sudah kuat koalisi Pak Jokowi," kata Pangi.

Selain itu, Pangi menilai tidak mungkin parpol yang tidak memenangkan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 mendapatkan jatah menteri banyak. Kemudian saat ini PKB disebut yang paling ngotot meminta jatah menteri kepada Jokowi.
"Setahu saya, Pak Jokowi tidak suka muncul di media, banyak dulu menteri, namanya tidak tampil di media. Tapi besok nggak tahu. PKB paling ngotot minta menteri, PDIP diam-diam saja, NU juga dipisah dari PKB sudah jelas itu," tutur Pangi.

Sebelumnya, wapres terpilih Ma'ruf Amin mengatakan NU termasuk pihak yang berpeluang mendapatkan jatah menteri pada kabinet Jokowi-Ma'ruf. Dia juga kembali menegaskan pemilihan menteri merupakan hak prerogatif presiden terpilih Jokowi.
Politik