JAKARTA-Menteri Perhubungan Indonesia, Ignasius Jonan, telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2015 mengenai pengendalian pengoperasian pesawat udara tanpa awak atau drone. Berikut ketentuan yang harus dipatuhi sebelum drone dioperasikan.

Dalam isi Peraturan Pemerintah yang diterbitkan per 12 Mei 2015 itu, pesawat udara tanpa awak atau drone diartikan sebagai sebuah mesin terbang yang berfungsi dengan kendali jarak jauh oleh penerbang (pilot) atau mampu mengendalikan dirinya sendiri dengan menggunakan hukum aerodinamika.

Beberapa ketentuan khusus untuk pengoperasian sistem penerbangan drone pun telah diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Drone yang dioperasikan hanya khusus untuk kepentingan pemerintah seperti patroli batas wilayah negara, patroli wilayah laut negara, pengamatan cuaca, pengamatan aktivitas hewan, dan tumbuhan di taman nasional, survei, dan pemetaan diperbolehkan.

Pesawat tanpa awak atau drone pun hanya boleh dioperasikan di ketinggian lebih dari 500 ft (150 meter) dengan izin yang diberikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Permohonan izin diajukan selambat-lambatnya 14 hari kerja sebelum drone dioperasikan.

Setelah izin diterbitkan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, operator drone pun harus segera berkoordinasi dengan unit pelayanan navigasi penerbangan yang bertanggung jawab atas ruang udara tempat akan dilakukan pengoperasian pesawat tanpa awak atau drone.