muhammad agus

Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) dr. H Fahdiansyah, SpOG ketika memberikan keterangana usai sidang paripurna DPRD Kuansing

TELUK KUANTAN- Permasalahan investasi sebesar 3,2 Miliar Pemkab Kuantan Singingi (Kuansing) ke Riau Airlines (RAL) kembali menjadi sorotan pada pandangan umum fraksi DPRD Kuansing pada rapat paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)  Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ranperda tentang Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kuansing, Senin (13/05).

Menanggapi perihal investasi  tersebut,Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) dr. H Fahdiansyah, SpOG yang mewakili Bupati Kuansing mengatakan  dulu awalnya Riau Airline ini merupakan BUMD dan  Kabupaten/ kota berinvestasi disana. Sementara saat ini, pihak Riau Arline sudh tidak beroperasi lagi,namun pihak Pemda terus berusaha agar  dana investasi sebesar 3,2 Miliar Pemkab Kuasing  bisa kembali. "Dengan aturan dan mekanisme yang ada, kita upayakan agar dana tersebut dikembalikan secepatnya, "Jelasnya

Seperti diketahui  Riau Airlines (PT RAL) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang sudah dicabut izin operasinya pada 2012 yang lalu. Dibentuk pada 12 Maret 2002 lalu di era Gubernur Saleh Jasit, awalnya Riau Air memiliki 1 unit pesawat jenis Foker 50. Pembentukan Riau Air ditandai dengan disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5  tahun 2002 tentang Pembentukan PT Riau Airlines oleh DPRD Riau.

Sementara itu, Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua (WAKA) II DPRD Juprizal, M. Si didampingi oleh WAKA I Darmizar serta dihadiri oleh 19 orang anggota DPRD dari 35 DPRD Kuansing, serta para pejabat di Lingkungan Pemkab Kuansing. Kemudian dari 35 Anggota DPRD, sejumlah fraksi membacakan pandangan umum serta secara keseluruhan menyatakan setuju untuk segera disahkan menjadi Perda.

Fraksi PDIP melalui juru bicaranya Mahmudi, S. IP pada saat membacakan pandangan umum fraksi menyatakan menyetujui Raperda tersevut untuk segera disahkan, “Fraksi PDIP sepakat untuk segera disahkan, agar regulasi dan pembangunan pemerintah daerah dapat terealisasi dengan transparan serta sesuai peraturan perundang-undangan," Ungkapnya. 

Hal senada  juga dari Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya, Solehuddin mendukung agar Ranperda Penyertaan modal dan pengelolaan keuangan Daerah itu disahkan.  dijelaskannya Ranperda ini harus segera disahkan menjadi Peraturan Daerah, berdasarkan pada pembuatan Ranperda pengelolaan keuangan daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Serta PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sementara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) meminta pemerintah daerah untuk mengevaluasi perusahaan Riau Airline terhadap Dana Investasi sebesar 3, 2 miliar yang sudah disetorkan kepada pihak perusahaan beberapa tahun lalu. Fraksi PAN juga menyarankan kepada Pemda untuk meninjau kembali investasi di Bank Riau. Fraksi PAN juga menyetujui setiap regulasi dan meminta Kepala OPD terkait selaku leading sektor untuk melaksanakannya dengan baik sesuai peraturan yang berlaku, jika Ranperda ini disetujui dan disahkan. (gus)