JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengatakan aturan validasi International Mobile Equipment Identity (IMEI) dinyatakan siap ditandatangani pada 17 Agustus nanti.

Kepada detikINET, Kepala Subdirektorat Industri Peralatan Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika Profesional Kemenperin Najamudin mengatakan pemblokiran ponsel black market (BM) dimulai pada saat peraturan diberlakukan.

"Yang akan diblokir hanya IMEI HP baru aja yang diaktifkan dengan SIM Card lama atau baru pada saat peraturan Kominfo berlaku," kata Najamudin.

Artinya, jika sesudah aturan IMEI berlaku ada yang membeli ponsel BM, handset itu akan diblokir tidak peduli apakah SIM Card yang dipakai lama atau membeli yang baru.
Di sisi lain, ponsel ilegal yang sudah terlanjur beredar sebelum peraturan berlaku dan sudah dipasangkan dengan SIM Card, maka perangkat tersebut dinyatakan bebas dari penonaktifan jaringan selulernya.

"HP lama yang sudah aktif akan tetap hidup sampai rusak sendiri atau tidak bisa dipakai lagi," ucapnya.

Terkait kapan aturan IMEI ini mulai diteken oleh masing-masing peraturan menteri tiap kementerian, Najamudin mengatakan kemungkinan bisa dilakukan pada Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia.

"Aturan mudah-mudahan siap ditandatangani 17 Agustus," kata Najamudin.
"Kalau aturannya sudah dibagi. Kemenperin (mengeluarkan) aturan database IMEI Nasional dan Kominfo (mengeluarkan) aturan perintah blokir," ungkap Najamudin saat ditanya apakah aturan IMEI tersebut sudah selesai.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara tidak mengatakan dengan lugas terkait kapan regulasi yang mengatur soal ponsel black market (BM) ini ditandatangani dan berlakunya. Ia hanya mengucapkan bahwa 17 Agustus akan jadi momentum lahirnya kebijakan tersebut, bukan mulai berlakunya.

Teknologi