Rabu, 08 Jul 2026
Pemprov Riau Mantapkan Tata Kelola BUMD Lewat Sistem Digital Terintegrasi
PT.SPIRIT INTI MEDIA
Rabu, 08 Jul 2026 09:54
PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmen kuat untuk membenahi tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar lebih transparan dan akuntabel. Langkah strategis ini diwujudkan lewat penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) BUMD yang diyakini mampu melahirkan kebijakan berbasis data akurat.
Komitmen ini terlihat jelas dari kehadiran Asisten II Setdaprov Riau, Helmi D saat mengikuti agenda Sosialisasi Pengisian dan Pemutakhiran Data SIPD BUMD secara virtual dari Kantor Gubernur Riau, Selasa (7/7/2026).
Direktur BUMD BLUD dan BMD Kementerian Dalam Negeri, Yudia Ramli menyebutkan bahwa pertemuan ini memiliki nilai strategis untuk menyamakan persepsi. Menurutnya, transformasi digital saat ini adalah kebutuhan mutlak dalam menciptakan roda pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan.
"Kualitas kebijakan tidak lagi hanya ditentukan oleh pengalaman, tetapi juga oleh kualitas data yang menjadi dasar dalam setiap proses pengambilan keputusan," ujarnya.
Yudia mengingatkan bahwa filosofi pendataan yang baik akan mendatangkan hasil yang baik pula. Analisis mendalam dari data yang rapi akan bermuara pada lahirnya kebijakan tepat sasaran bagi daerah.
"Dan kebijakan yang tepat akan mewujudkan BUMD yang sehat, profesional, produktif, serta mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat maupun pemerintah daerah," urainya.
Kehadiran SIPD BUMD dirancang bukan sekadar sebagai aplikasi pelaporan rutin. Sistem ini akan berfungsi sebagai pondasi utama bagi pemerintah dalam mengambil keputusan berbasis bukti, mengawasi operasional, hingga mengukur indikator kinerja perusahaan secara objektif.
"Data yang dihimpun melalui SIPD BUMD akan menjadi referensi penting dalam mengevaluasi berbagai aspek, mulai dari perkembangan jumlah dan profil BUMD, kinerja keuangan dan operasional, tata kelola perusahaan, penyertaan modal daerah, kontribusi terhadap PAD, kualitas pelayanan publik, hingga tingkat kesehatan dan keberlanjutan usaha BUMD,” jelasnya.
Pemerintah pusat menargetkan sistem ini mampu menjadi panduan perumusan strategi nasional dalam menghadapi tantangan ekonomi digital, termasuk kesiapan adaptasi di sektor transisi energi dan perbaikan layanan masyarakat ke depannya.
"Marilah kita bersama-sama mewujudkan ekosistem data BUMD yang berkualitas sehingga mampu menghadirkan kebijakan yang semakin tepat sasaran, memperkuat kinerja BUMD, meningkatkan kontribusi terhadap PAD, serta pada akhirnya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat," paparnya.
Menanggapi arahan tersebut, Asisten II Setdaprov Riau, Helmi D menilai agenda dari Kementerian Dalam Negeri ini sangat sejalan dengan misi pembangunan Riau. Sistem terintegrasi akan memperkuat jangkauan pengawasan serta pembinaan BUMD secara komprehensif.
“Bagi Pemerintah Provinsi Riau, penguatan tata kelola BUMD merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan profesionalisme perusahaan daerah sekaligus mengoptimalkan kontribusinya terhadap PAD kita, pelayanan publik, dan pembangunan ekonomi di daerah,” ungkapnya.
Melalui keikutsertaan dalam sosialisasi ini, jajaran Pemprov Riau menyatakan dukungan penuh terhadap operasional SIPD BUMD. Data mutakhir yang dikelola lewat sistem ini dinilai menjadi instrumen penentu dalam merumuskan arah pengembangan ekonomi yang membawa manfaat nyata bagi publik.(goriau)
Sumber: https://www.goriau.com/berita/baca/pemprov-riau-mantapkan-tata-kelola-bumd-lewat-sistem-digital-terintegrasi.html
komentar Pembaca