PASIRPANGARIAN-Bupati Rokan Hulu (Rohul) H. Sukiman yang diwakili Asisten II Setda Rohul Drs H. Ibnu Ulya M.Si mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara Virtual bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri RI) Tito Karnavian, diaula Kantor Diskominfo Rohul, Senin, (9/1/2023).

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan Angka inflasi nasional ditentukan oleh kerja Pemerintah pusat dan seluruh Pemerintah Daerah. Jadi, peran pemerintah daerah juga sangat penting.

Disampaikanya, Inflasi bulan Desember 2022 berada pada angka 0,66% (mtm) dan 5,51% (yoy). Sampai dengan tanggal 6 Januari 2023, terpantau komoditas yang menyumbang kenaikan dan penurunan inflasi seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.

Seperti Cabai rawit terjadi kenaikan di 81 Kabupaten/Kota, namun penurunan di 42 Kabupaten/Kota lain. Selanjutnya, komoditas beras terjadi kenaikan di 72 Kabupaten/Kota, namun terjadi penurunan di 90 Kabupaten/Kota lainnya.

Kemudian, Komoditas telur ayam ras terjadi penurunan di 206 Kabupaten/Kota, namun hanya terjadi kenaikan di 16 Kabupaten/Kota. Komoditas daging ayam ras juga mengalami penurunan di 118 Kabupaten/Kota, namun juga mengalami kenaikan di 55 Kabupaten/Kota lainnya.

Dipaparkan oleh Mendagri, tantangan ekonomi dan inflasi merupakan tantangan global. "Stabilitas harga pangan menjadi hal yang paling utama menjadi perhatian kita. Oleh karena itu, Presiden meminta agar kita bisa konsisten mendukung pengendalian harga barang jasa atau indikator inflasi," pungkasnya.

Sementara itu, Asisten II Setda Rohul Drs H. Ibnu Ulya M.Si mengatakan untuk penanganan Inflasi Kabupaten Rokan Hulu di setiap OPD terus bergulir. Dari target belanja 5,1 Miliar, hanya 800 juta tidak bisa direalisasikan karena faktor pengadaan barang sembako.

“Yang banyak di Dinas Sosial realisasi baru 64 %, hal ini menyangkut progres pelaksanaan 100 % tidak terkejar oleh Dinas Sosial tersebut terhadap pengadaan beras dan sembako, karena beras waktu itu sulit direalisasikan sementara target pencairan itu sudah sampai,”

Sesuai dengan arahan Mendagri, Ibnu Ulya mengaku Pemkab Rohul terus berupaya dan membuat terobosan dalam menekan lajunya Inflasi daerah. OPD terkait telah melakukan kegiatan Pasar Murah dan melakukan pemantauan dan pengendalian harga sembako.

“Kita tetap melaksanakan pemantauan dan pengendalian harga melalui Dinas Perindag Rohul seperti Di Pasar Ujung Batu dan Pasir Pengaraian. Untuk kegiatan Pasar murah sudah terlaksana 100 persen, Kemudian Disnakbun menyalurkan peralatan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Rohul dan Dishub Rohul juga sudah 100?lam memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak inflasi,” ujarnya (adv/jon)-Bupati Rokan Hulu (Rohul) H. Sukiman yang diwakili Asisten II Setda Rohul Drs H. Ibnu Ulya M.Si mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara Virtual bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri RI) Tito Karnavian, diaula Kantor Diskominfo Rohul, Senin, (9/1/2023).

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan Angka inflasi nasional ditentukan oleh kerja Pemerintah pusat dan seluruh Pemerintah Daerah. Jadi, peran pemerintah daerah juga sangat penting.

Disampaikanya, Inflasi bulan Desember 2022 berada pada angka 0,66% (mtm) dan 5,51% (yoy). Sampai dengan tanggal 6 Januari 2023, terpantau komoditas yang menyumbang kenaikan dan penurunan inflasi seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia.

Seperti Cabai rawit terjadi kenaikan di 81 Kabupaten/Kota, namun penurunan di 42 Kabupaten/Kota lain. Selanjutnya, komoditas beras terjadi kenaikan di 72 Kabupaten/Kota, namun terjadi penurunan di 90 Kabupaten/Kota lainnya.

Kemudian, Komoditas telur ayam ras terjadi penurunan di 206 Kabupaten/Kota, namun hanya terjadi kenaikan di 16 Kabupaten/Kota. Komoditas daging ayam ras juga mengalami penurunan di 118 Kabupaten/Kota, namun juga mengalami kenaikan di 55 Kabupaten/Kota lainnya.

Dipaparkan oleh Mendagri, tantangan ekonomi dan inflasi merupakan tantangan global. "Stabilitas harga pangan menjadi hal yang paling utama menjadi perhatian kita. Oleh karena itu, Presiden meminta agar kita bisa konsisten mendukung pengendalian harga barang jasa atau indikator inflasi," pungkasnya.

Sementara itu, Asisten II Setda Rohul Drs H. Ibnu Ulya M.Si mengatakan untuk penanganan Inflasi Kabupaten Rokan Hulu di setiap OPD terus bergulir. Dari target belanja 5,1 Miliar, hanya 800 juta tidak bisa direalisasikan karena faktor pengadaan barang sembako.

“Yang banyak di Dinas Sosial realisasi baru 64 %, hal ini menyangkut progres pelaksanaan 100 % tidak terkejar oleh Dinas Sosial tersebut terhadap pengadaan beras dan sembako, karena beras waktu itu sulit direalisasikan sementara target pencairan itu sudah sampai,”

Sesuai dengan arahan Mendagri, Ibnu Ulya mengaku Pemkab Rohul terus berupaya dan membuat terobosan dalam menekan lajunya Inflasi daerah. OPD terkait telah melakukan kegiatan Pasar Murah dan melakukan pemantauan dan pengendalian harga sembako.

“Kita tetap melaksanakan pemantauan dan pengendalian harga melalui Dinas Perindag Rohul seperti Di Pasar Ujung Batu dan Pasir Pengaraian. Untuk kegiatan Pasar murah sudah terlaksana 100 persen, Kemudian Disnakbun menyalurkan peralatan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Rohul dan Dishub Rohul juga sudah 100?lam memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak inflasi,” ujarnya (adv/jon)