JAKARTA - Sebagai salah satu Kabupaten yang mengalami penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir lakukan koordinasi ke Kementrian Keuangan Republik Indonesia sebagai upaya mencari jalan keluar.

Rombongan pemerintah daerah kabupaten Inhil yang di pimpin Sekretaris daerah (Sekda) Said Syarifuddin bersama ketua DPRD Inhil Dani M Nursalam disambut staf Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Doni dan Amri bertempat di Gedung RM Notohamiprodjo Radius Prawiro, Jakarta Pusat, Jumat (30/9/2016).

Sekda Inhil di wawancarai sejumlah awak media mengatakan kabupaten Inhil mengalami penundaan penyaluran DAU untuk 4 bulan ditahun 2016 ini. Yang sebenarnya juga dialamai sejumlah daerah yang ada di Indonesia akibat permasalahan keuangan negara yang terjadi saat ini.

"Penundaan DAU tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/ PMK .07/2015 tentang Penundaan Peyaluran DAU Tahun Anggaran 2016," ungkap Sekda Inhil.

Lanjutnya karena itu, Pemkab Inhil berupaya mencari penjelasan dan mencari solusi terbaik dalam permasalahan penyaluran dan penerimaan lainnya.

"Alhamdullilah dengan adanya pertemuan ini dan penjelasan dari Pejabat Ditjen Perimbangan Keuangan bahwa pada Akhir Tahun 2016 akan dilakukan pembayaran untuk satu bulan, lebih kurang 24,4 Milyar dan 3 bulan sisanya akan dibayarkan pada bulan Januari 2017 mendatang," terang Said Syarifuddin.

Lanjutnya lagi, ia merasa hasil pertemuan dengan pihak kementrian tersebut memberikan harapan dan semangat bagi daerah, yang pastinya ia berkeinginan agar apa yang disampaikan dari pihak kementrian dapat terwujud sehingga dapat mengatasi kendala keuangan daerah yang mengalami defisit.(dit/Adv Humas)
Advertorial