Belum Diluncurkan 17 Agustus, BI Tegaskan Payment ID Masih Uji Coba

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Selasa, 12 Agu 2025 16:29

Berita satu.com

Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa sistem transaksi keuangan Payment ID masih berada pada tahap uji coba atau sandbox dan belum akan diluncurkan resmi pada 17 Agustus 2025.

“Sampai hari ini belum ada Payment ID, masih sandbox,” kata Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono di Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Sandbox adalah lingkungan uji coba yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak, teknologi, atau regulasi sebelum diimplementasikan secara luas.

Dicky menjelaskan, Payment ID tengah disiapkan untuk mendukung rencana pemerintah meluncurkan program bantuan sosial (bansos) non tunai di Banyuwangi, Jawa Timur, pada September 2025. Namun, peran Payment ID dalam program tersebut masih menunggu aturan resmi dari pemerintah.

“Kami menunggu arahan pemerintah terkait bentuk bantuan yang dibutuhkan, sambil melihat data yang ada di sistem keuangan,” ujarnya.

Dalam proses penyusunan ketentuan Payment ID, BI melibatkan berbagai pihak dan pemangku kepentingan guna mengidentifikasi potensi masalah maupun kerentanan dalam sistem pembayaran.

Dicky menegaskan, penerapan Payment ID akan mengikuti prinsip kerahasiaan data pribadi sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). BI berkomitmen melindungi privasi nasabah dan memastikan data hanya digunakan dengan persetujuan pemiliknya.

“Itu adalah tulang punggung kepercayaan dalam bisnis perbankan. Bahkan sekarang sudah ada UU Perlindungan Data Pribadi, yang melindungi privasi secara ketat. Data hanya bisa digunakan dengan persetujuan pemilik, dan itu kami jaga betul,” tegasnya.

Berdasarkan kajian BI, Payment ID akan melengkapi dan memperkuat analisis sektor keuangan, khususnya penyaluran kredit, namun tidak akan menggantikan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Payment ID sendiri merupakan unique identifier sepanjang sembilan karakter yang dihasilkan dari data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sistem ini dirancang untuk mengonsolidasikan informasi keuangan individu, mulai dari rekening bank hingga akun dompet digital (e-wallet).

Dengan Payment ID, lembaga keuangan tetap diwajibkan memperoleh persetujuan aktif (consent) dari nasabah sebelum mengakses informasi yang lebih detail mengenai profil keuangan mereka.***(Berita Satu.com)

Sumber: Berita satu.com

Ekbis

Berita Terkait

Kamis, 23 Apr 2026 21:18

Pendidikan Vokasi Harus Sesuaikan Kompetensi Lulusan dengan Kebutuhan Industri

SURABAYA �" Penguatan pendidikan vokasi kembali menjadi bahan diskusi, seiring dorongan untuk menyesuaikan kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri, khususnya di sektor ekonomi kreatif dan k

Kamis, 23 Apr 2026 21:15

Contoh Surat Tugas Pengawas TKA 2026 Lengkap dengan Penjelasannya

JAKARTA - Tes Kemampuan Akademik (TKA) merupakan bentuk evaluasi yang dirancang untuk mengukur kemampuan literasi dan numerasi peserta didik pada jenjang akhir pendidikan. Pelaksanaannya dilakuka

Kamis, 23 Apr 2026 21:09

Salah Bantal Bikin Leher Kaku? Ini Cara Aman untuk Mengatasinya

BANYAK orang pernah mengalami kondisi bangun tidur dengan leher terasa kaku atau nyeri. Hal ini pun sering dikaitkan dengan salah bantal.Meski terdengar sepele, kondisi salah banta

Kamis, 23 Apr 2026 21:05

Apakah Pegal-Pegal Setelah Padel atau Olahraga Lain Wajar? Ini Kata Dokter

BANYAK orang kerap merasakan pegal setelah main padel atau menjalani olahraga lainnya. Biasanya rasa pegal tak langsung timbul setelah bermain.Beberapa orang biasanya baru mer

Kamis, 23 Apr 2026 21:03

Viral! Trump Disebut Nyaris Aktifkan Kode Nuklir ke Iran, Dihentikan Jenderal AS

JAKARTA - Klaim mengejutkan muncul terkait Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang disebut sempat mencoba mengakses kode nuklir dalam sebuah pertemuan darurat di Gedung Putih. Namun, langkah

komentar Pembaca