Belum Diluncurkan 17 Agustus, BI Tegaskan Payment ID Masih Uji Coba

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Selasa, 12 Agu 2025 16:29

Berita satu.com

Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa sistem transaksi keuangan Payment ID masih berada pada tahap uji coba atau sandbox dan belum akan diluncurkan resmi pada 17 Agustus 2025.

“Sampai hari ini belum ada Payment ID, masih sandbox,” kata Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Dicky Kartikoyono di Jakarta, Selasa (12/8/2025).

Sandbox adalah lingkungan uji coba yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak, teknologi, atau regulasi sebelum diimplementasikan secara luas.

Dicky menjelaskan, Payment ID tengah disiapkan untuk mendukung rencana pemerintah meluncurkan program bantuan sosial (bansos) non tunai di Banyuwangi, Jawa Timur, pada September 2025. Namun, peran Payment ID dalam program tersebut masih menunggu aturan resmi dari pemerintah.

“Kami menunggu arahan pemerintah terkait bentuk bantuan yang dibutuhkan, sambil melihat data yang ada di sistem keuangan,” ujarnya.

Dalam proses penyusunan ketentuan Payment ID, BI melibatkan berbagai pihak dan pemangku kepentingan guna mengidentifikasi potensi masalah maupun kerentanan dalam sistem pembayaran.

Dicky menegaskan, penerapan Payment ID akan mengikuti prinsip kerahasiaan data pribadi sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). BI berkomitmen melindungi privasi nasabah dan memastikan data hanya digunakan dengan persetujuan pemiliknya.

“Itu adalah tulang punggung kepercayaan dalam bisnis perbankan. Bahkan sekarang sudah ada UU Perlindungan Data Pribadi, yang melindungi privasi secara ketat. Data hanya bisa digunakan dengan persetujuan pemilik, dan itu kami jaga betul,” tegasnya.

Berdasarkan kajian BI, Payment ID akan melengkapi dan memperkuat analisis sektor keuangan, khususnya penyaluran kredit, namun tidak akan menggantikan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Payment ID sendiri merupakan unique identifier sepanjang sembilan karakter yang dihasilkan dari data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sistem ini dirancang untuk mengonsolidasikan informasi keuangan individu, mulai dari rekening bank hingga akun dompet digital (e-wallet).

Dengan Payment ID, lembaga keuangan tetap diwajibkan memperoleh persetujuan aktif (consent) dari nasabah sebelum mengakses informasi yang lebih detail mengenai profil keuangan mereka.***(Berita Satu.com)

Sumber: Berita satu.com

Ekbis

Berita Terkait

Jumat, 12 Jun 2026 19:53

Petinggi Vendor Motor Listrik BGN jadi Tersangka Baru Kasus Korupsi MBG

Jakarta - Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Yakni Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT), Andri Mulyono (AM).Pene

Jumat, 12 Jun 2026 19:46

PPDB Meresahkan Orang Tua, Sumardany: Banyak Anak Gagal Masuk Sekolah Bukan karena Nilai, Tapi Salah Jalur

PEKANBARU �" Setiap tahun ajaran baru tiba, satu persoalan yang hampir selalu muncul adalah kepanikan orang tua saat mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri. Tahun ini pun tak berbeda. Bahkan, sebelum

Jumat, 12 Jun 2026 19:30

Residivis Narkoba Kembali Diciduk, 21 Paket Sabu Disita

BENGKALIS �" Baru beberapa waktu menghirup udara bebas, seorang residivis kasus narkotika kembali ditangkap Tim Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Bengkalis. Pelaku berinisial MR (22) diam

Jumat, 12 Jun 2026 17:09

Pemkab Bengkalis Siap Luncurkan Aplikasi SKM Online

Bengkalis-pemerintah Kabupaten Bengkalis siap mengimplementasikan aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Online mulai 1 Juni 2026. https://s.id/SKMOnline_DiskominfotikAplikasi nasional yang dibangu

Jumat, 12 Jun 2026 15:04

Demo Mahasiswa, Polisi Ingatkan Waspadai Provokasi

Jakarta - Polisi mengingatkan mahasiswa yang akan menggelar aksi demo hari ini, Jumat (12/6/2026) agar mewaspadai pihak-pihak yang mencoba menunggangi demonstrasi. Mahasiswa diminta tetap fokus menyam

komentar Pembaca