Bursa Efek Indonesia Jadi Perusahaan Publik 2026, Danantara Janji Tak Intervensi Fungsi Pengawasan OJK

Berita

Bursa Efek Indonesia Jadi Perusahaan Publik 2026, Danantara Janji Tak Intervensi Fungsi Pengawasan OJK

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Senin, 02 Feb 2026 08:59

(FotoGoriau.com)

JAKARTA �" Wajah pasar modal Indonesia bersiap mengalami transformasi besar pada kuartal I/2026. Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia dipastikan akan masuk sebagai salah satu pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI) seiring tuntasnya proses demutualisasi bursa.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, menegaskan bahwa langkah ini merupakan praktik lazim yang telah sukses diterapkan di bursa global seperti Hong Kong, Singapura, hingga Malaysia. Masuknya Danantara sebagai sovereign wealth fund (SWF) bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan pengembangan bursa ke depan.

Menepis kekhawatiran publik mengenai potensi tumpang tindih kekuasaan, Pandu menjamin tidak akan ada konflik kepentingan antara peran Danantara dan fungsi pengawasan pasar modal.

"Bagaimana cara untuk mencegah konflik kepentingan? Kami hanya bertindak sebagai pemegang saham atau shareholder. Regulasi tetap dibuat dan diawasi oleh regulator, dalam hal ini OJK," jelas Pandu di Gedung BEI, Minggu (1/2/2026).

Pandu menambahkan bahwa setelah demutualisasi, BEI tidak akan otomatis berubah menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Danantara juga menegaskan tidak akan menggunakan perusahaan sekuritas pelat merah untuk menguasai saham bursa, melainkan melalui kepemilikan langsung yang bersifat proporsional.

Meski porsi saham yang akan diambil alih belum dirinci secara spesifik, Danantara memproyeksikan tahap awal kepemilikan SWF di berbagai negara biasanya berada di kisaran 20 persen hingga 25 persen. Fokus utama saat ini adalah memastikan transisi BEI dari perusahaan yang dimiliki anggota bursa menjadi perusahaan publik berjalan mulus.

"Tentu tetap independen, karena regulator yang akan meregulasi. Pemegang saham fokusnya untuk mengembangkan perusahaan dan memastikan seluruh shareholder mendapatkan keuntungan," tambahnya.

Kini, pihak Danantara tengah menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum eksekusi investasi ini. Demutualisasi diharapkan membawa nilai positif bagi likuiditas dan daya saing pasar modal Indonesia di kancah internasional.(grc)

Sumber: GoRiau.com

Berita

Berita Terkait

Rabu, 18 Mar 2026 16:35

Inisial 4 Anggota Bais Terduga Penyiram Air Keras ke Aktivis KontraS

JAKARTA - Komandan Puspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto menjelaskan pihaknya telah menerima empat prajurit yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras ke Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.

Selasa, 17 Mar 2026 09:19

Haji 2026 Berpotensi Ditunda Imbas Konflik Timur Tengah, MUI: Bangun Optimisme!

JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh menyoroti langkah pemerintah yang berencana menunda pemberangkatan jamaah haji 2026 imbas konflik Israel-AS dengan Ir

Senin, 16 Mar 2026 14:32

Rismon Membelot, Roy Suryo Cs Kembali Gugat MK soal UU ITE

JAKARTA - Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa akan kembali mengajukan gugatan baru ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sejumlah pasal di KUHP dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik

Sabtu, 14 Mar 2026 10:39

Peristiwa 14 Maret: Bung Hatta Wafat hingga Lahirnya Albert Einstein

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah tercatat terjadi pada 14 Maret di berbagai belahan dunia. Salah satunya adalah wafatnya Wakil Presiden pertama Indonesia, Mohammad Hatta atau Bung H

Sabtu, 14 Mar 2026 10:35

Prabowo Larang Pejabat Gelar Open House Mewah saat Lebaran

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta para pejabat pemerintah untuk tidak menggelar acara open house secara mewah pada perayaan Idul Fitri 2026. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dal

komentar Pembaca