Pembangunan Daerah Terancam Mandek Imbas Pemangkasan TKD

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Selasa, 26 Agu 2025 08:35

cakaplah.com

Pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) dinilai berisiko menghambat pembangunan daerah. Banyak daerah yang masih bergantung pada transfer pusat terpaksa mencari tambahan pendapatan melalui kenaikan pajak dan retribusi.

Sebagai informasi, dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja nasional (RAPBN) 2026, anggaran transfer pusat ke daerah atau TKD ditetapkan sebesar Rp 650 triliun. Angka ini turun 24,8% dari outlook anggaran tahun 2025 sebesar Rp 864,1 triliun.

Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat-Universitas Indonesia (LPEM-UI), Teuku Riefky menyoroti potensi dampak pemangkasan dana TKD terhadap perekonomian dan pembangunan di tingkat daerah.

Menurutnya, pemangkasan TKD akan berdampak signifikan bagi perekonomian daerah, terutama bagi sebagian besar daerah yang pendapatan utamanya masih mengandalkan transfer dari pemerintah pusat.

"Saya rasa ada risiko pembangunan daerah terhambat karena pembangunan daerah tidak di-handle oleh pusat," ujar Riefky, Senin (25/8/2025).

Riefky menilai, dampak paling nyata dari pemangkasan TKD yakni potensi terhambatnya pembangunan fasilitas publik seperti renovasi sekolah dan rumah sakit. Kualitas layanan publik juga berpotensi menurun karena tunjangan pegawai daerah yang alokasinya dari Dana Alokasi Umum (DAU) dalam komponen TKD berpotensi dikurangi.

Akibatnya, banyak pemerintah daerah terpaksa mengerek pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Kondisi ini sudah terjadi di sejumlah daerah, seperti Pati, Bone, dan Cirebon.

"Situasinya saat ini adalah daerah mencari sebisa mungkin berbagai pundi-pundi pendapatan yang bisa dioptimalkan dengan adanya pemangkasan dari pusat.," ujar Riefky.

Riefky juga menilai, pembangunan daerah yang diambil alih langsung pemerintah pusat belum tentu berbanding lurus dengan kebutuhan daerah. Pemerintah pusat saat ini justru lebih memprioritaskan program utama, seperti makan bergizi gratis (MBG).

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa dana TKD dipangkas, dan pembangunan daerah akan diurus langsung pemerintah pusat. Ini juga menjadi alasan belanja pemerintah pusat naik 16% yoy menjadi Rp 3.136,5 triliun untuk 2026.

Menkeu menjelaskan, keputusan pemangkasan TKD ini karena banyak program daerah yang jalan di tempat. Beberapa contoh diskresi tersebut adalah instruksi presiden (inpres) jalan daerah dan inpres infrastruktur daerah.

"Bahkan sekarang masalah sampah daerah pun juga akan diambil alih," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Banggar DPR RI, Kamis (21/8/2025).

Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) salah satunya dilakukan untuk mengalihkan anggaran ke program prioritas pemerintah pusat. Beberapa program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo yakni program 3 juta rumah, Koperasi Desa Merah Putih, serta makan bergizi gratis.***(Cakaplah.com)

Sumber: cakaplah.com

Ekbis

Berita Terkait

Jumat, 12 Jun 2026 19:53

Petinggi Vendor Motor Listrik BGN jadi Tersangka Baru Kasus Korupsi MBG

Jakarta - Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Yakni Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT), Andri Mulyono (AM).Pene

Jumat, 12 Jun 2026 19:46

PPDB Meresahkan Orang Tua, Sumardany: Banyak Anak Gagal Masuk Sekolah Bukan karena Nilai, Tapi Salah Jalur

PEKANBARU �" Setiap tahun ajaran baru tiba, satu persoalan yang hampir selalu muncul adalah kepanikan orang tua saat mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri. Tahun ini pun tak berbeda. Bahkan, sebelum

Jumat, 12 Jun 2026 19:30

Residivis Narkoba Kembali Diciduk, 21 Paket Sabu Disita

BENGKALIS �" Baru beberapa waktu menghirup udara bebas, seorang residivis kasus narkotika kembali ditangkap Tim Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Bengkalis. Pelaku berinisial MR (22) diam

Jumat, 12 Jun 2026 17:09

Pemkab Bengkalis Siap Luncurkan Aplikasi SKM Online

Bengkalis-pemerintah Kabupaten Bengkalis siap mengimplementasikan aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Online mulai 1 Juni 2026. https://s.id/SKMOnline_DiskominfotikAplikasi nasional yang dibangu

Jumat, 12 Jun 2026 15:04

Demo Mahasiswa, Polisi Ingatkan Waspadai Provokasi

Jakarta - Polisi mengingatkan mahasiswa yang akan menggelar aksi demo hari ini, Jumat (12/6/2026) agar mewaspadai pihak-pihak yang mencoba menunggangi demonstrasi. Mahasiswa diminta tetap fokus menyam

komentar Pembaca