Pemkab Pandeglang Pastikan Tarif PBB-P2 Tidak Naik hingga 2026

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Senin, 25 Agu 2025 09:25

Berita satu.com

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, Banten, melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memastikan tidak ada kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada tahun imi hingga 2026.

Kendati begitu, pemkab akan melakukan penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) agar lebih sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pandeglang, Ramadani, mengatakan aturan kenaikan tarif PBB-P2 baru dapat dilakukan paling cepat tiga tahun setelah peraturan daerah (perda) disahkan.

"Tarif PBB-P2 di Pandeglang masih tetap 0,3% sampai 2026. Evaluasi kemungkinan baru dilakukan pada 2027," kata Ramadani kepada wartawan, Senin (25/8/2025).

Ramadani menyebut, meski tarif tidak mengalami perubahan, Bapenda akan melakukan penyesuaian NJOP, terutama di kawasan strategis seperti sekitar akses jalan tol maupun pusat kota.

"Sebagai contoh, di Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) untuk kawasan perkotaan, NJOP masih tercatat Rp 250.000 per meter, padahal harga transaksi sebenarnya sudah mencapai Rp 5 juta per meter. Artinya, yang akan disesuaikan adalah NJOP, bukan tarifnya," jelasnya.

"Penyesuaian NJOP dilakukan melalui pemetaan ulang agar lebih adil dan mencerminkan harga pasar," sambungnya.

Selain itu kata dia, Pemkab Pandeglang juga menyiapkan kebijakan stimulus pajak bagi investor yang ingin menanamkan modal di daerah tersebut. Stimulus dapat berupa pengurangan pajak sebelum usaha berjalan atau sebelum memperoleh keuntungan.

"Namun, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu minimal 70 hingga 75% tenaga kerja yang digunakan harus berasal dari Pandeglang, khususnya lulusan SMA/SMK. Untuk tenaga ahli tetap diperbolehkan dari luar daerah," tambah Ramadani.

Lebih lanjut, Ramadani mengungkapkan bahwa potensi penerimaan PBB-P2 di Pandeglang dapat mencapai Rp 43 miliar hingga Rp 45 miliar per tahun. Namun, angka tersebut belum dapat terealisasi maksimal karena NJOP saat ini dinilai masih terlalu rendah.

"Contoh di wilayah Cibitung atau Cimanggu, NJOP masih tercatat Rp 10.000 sampai Rp 30.000 per meter, sedangkan harga transaksi sudah berada di kisaran Rp 25.000 hingga Rp 30.000 per meter. Karena itu, memang perlu dilakukan penyesuaian," tambahnya.***(Berita Satu.com)

Sumber: Berita satu.com

Ekbis

Berita Terkait

Jumat, 12 Jun 2026 19:53

Petinggi Vendor Motor Listrik BGN jadi Tersangka Baru Kasus Korupsi MBG

Jakarta - Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Yakni Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT), Andri Mulyono (AM).Pene

Jumat, 12 Jun 2026 19:46

PPDB Meresahkan Orang Tua, Sumardany: Banyak Anak Gagal Masuk Sekolah Bukan karena Nilai, Tapi Salah Jalur

PEKANBARU �" Setiap tahun ajaran baru tiba, satu persoalan yang hampir selalu muncul adalah kepanikan orang tua saat mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri. Tahun ini pun tak berbeda. Bahkan, sebelum

Jumat, 12 Jun 2026 19:30

Residivis Narkoba Kembali Diciduk, 21 Paket Sabu Disita

BENGKALIS �" Baru beberapa waktu menghirup udara bebas, seorang residivis kasus narkotika kembali ditangkap Tim Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Bengkalis. Pelaku berinisial MR (22) diam

Jumat, 12 Jun 2026 17:09

Pemkab Bengkalis Siap Luncurkan Aplikasi SKM Online

Bengkalis-pemerintah Kabupaten Bengkalis siap mengimplementasikan aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Online mulai 1 Juni 2026. https://s.id/SKMOnline_DiskominfotikAplikasi nasional yang dibangu

Jumat, 12 Jun 2026 15:04

Demo Mahasiswa, Polisi Ingatkan Waspadai Provokasi

Jakarta - Polisi mengingatkan mahasiswa yang akan menggelar aksi demo hari ini, Jumat (12/6/2026) agar mewaspadai pihak-pihak yang mencoba menunggangi demonstrasi. Mahasiswa diminta tetap fokus menyam

komentar Pembaca