Pemprov Riau Komitmen TPAKD Selaras RPJMD, Beri Dampak Nyata Bagi Ekonomi Masyarakat

Berita

Pemprov Riau Komitmen TPAKD Selaras RPJMD, Beri Dampak Nyata Bagi Ekonomi Masyarakat

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Kamis, 12 Feb 2026 16:03

(FotoMediaCenterRiau)

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah pada tahun 2026. Seluruh program TPAKD diarahkan agar sejalan dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2025�"2029.

Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Helmi D, mengatakan bahwa penguatan UMKM, peningkatan inklusi keuangan, serta stabilitas ekonomi daerah menjadi fokus utama yang harus didukung oleh program-program ke depan. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar pertumbuhan ekonomi daerah dapat berjalan secara inklusif dan berkelanjutan, sekaligus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Riau.

“Memasuki tahun 2026, saya ingin menegaskan bahwa program TPAKD Provinsi Riau harus semakin terintegrasi dengan arah kebijakan pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029,” katanya di Gedung Pauh Jangi Pekanbaru, Rabu (11/02/2026).

Dijelaskan, RPJMD Provinsi Riau menempatkan penguatan peningkatan UMKM, inklusi keuangan, serta stabilitas ekonomi daerah sebagai bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sehingga, hal tersebut dapat berjalan inklusif dan berkelanjutan.

“RPJMD menempatkan penguatan peningkatan UMKM, inklusi keuangan, serta stabilitas ekonomi daerah sebagai bagian penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” jelasnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Asisten II Helmi menekankan bahwa TPAKD Provinsi Riau telah menetapkan tiga fokus utama program pada tahun 2026. Ketiga fokus tersebut dinilai strategis dalam memperluas akses keuangan masyarakat.

“Karena itu, tiga fokus program TPAKD Tahun 2026 yaitu pendampingan UMKM berdaya, pembiayaan produktif UMKM, serta penguatan Program Satu Rekening Satu Pelajar perlu dikelola secara lebih fokus,” tambahnya.

Diungkapkan, pengelolaan program-program tersebut harus dilakukan secara berbasis data dan berorientasi pada hasil nyata yang dapat diukur. Dengan begitu, rapat pleno ke-I TPAKD menjadi momentum penting untuk menyepakati arah kebijakan dan sasaran prioritas yang lebih tajam.

"Melalui rapat pleno ini, kita berharap kita dapat menyepakati prioritas sasaran yang lebih tajam, penguatan kolaborasi antaranggota TPAKD, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang terukur sejak awal," ungkapnya.

Ia juga menuturkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh pihak terkait untuk memberikan masukan demi penyempurnaan pelaksanaan program TPAKD. Sehingga, melalui penguatan kolaborasi lintas sektor serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang terukur dapat memberikan dampak berkelanjutan bagi perekonomian Bumi Lancang Kuning.

“Pemerintah Provinsi Riau membuka ruang seluas-luasnya terhadap masukan konstruktif dari seluruh pemangku kepentingan, agar pelaksanaan program TPAKD Tahun 2026 benar-benar memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah,” pungkasnya (Mcr)

Sumber: (MediaCenterRiau)

Berita

Berita Terkait

Rabu, 18 Mar 2026 16:35

Inisial 4 Anggota Bais Terduga Penyiram Air Keras ke Aktivis KontraS

JAKARTA - Komandan Puspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto menjelaskan pihaknya telah menerima empat prajurit yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras ke Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.

Selasa, 17 Mar 2026 09:19

Haji 2026 Berpotensi Ditunda Imbas Konflik Timur Tengah, MUI: Bangun Optimisme!

JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh menyoroti langkah pemerintah yang berencana menunda pemberangkatan jamaah haji 2026 imbas konflik Israel-AS dengan Ir

Senin, 16 Mar 2026 14:32

Rismon Membelot, Roy Suryo Cs Kembali Gugat MK soal UU ITE

JAKARTA - Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa akan kembali mengajukan gugatan baru ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sejumlah pasal di KUHP dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik

Sabtu, 14 Mar 2026 10:39

Peristiwa 14 Maret: Bung Hatta Wafat hingga Lahirnya Albert Einstein

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah tercatat terjadi pada 14 Maret di berbagai belahan dunia. Salah satunya adalah wafatnya Wakil Presiden pertama Indonesia, Mohammad Hatta atau Bung H

Sabtu, 14 Mar 2026 10:35

Prabowo Larang Pejabat Gelar Open House Mewah saat Lebaran

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta para pejabat pemerintah untuk tidak menggelar acara open house secara mewah pada perayaan Idul Fitri 2026. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dal

komentar Pembaca