Sri Mulyani Kucurkan Rp 16 Triliun untuk Koperasi Merah Putih

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Selasa, 02 Sep 2025 15:52

Berita satu.com

Pemerintah mengalokasikan Rp 16 triliun dari saldo anggaran lebih (SAL) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk mendukung pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP).

Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63 Tahun 2025 yang diteken Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 28 Agustus 2025 dan mulai berlaku sejak 1 September 2025.

"Besaran penggunaan SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp 16 triliun," bunyi Pasal 2 ayat (3) PMK No. 63 Tahun 2025, dikutip Selasa (2/9/2025).

PMK 63 Tahun 2025 merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dana tersebut akan ditempatkan di bank-bank milik negara yang ditunjuk, seperti BRI, BNI, Bank Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia (BSI), dan disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

Menurut aturan tersebut, dana SAL digunakan untuk memperkuat sinergi pendanaan antara pemerintah dan perbankan dalam menyalurkan pembiayaan ke koperasi.

Dana yang dialokasikan akan dicatat sebagai investasi pemerintah nonpermanen dalam laporan keuangan APBN 2025. Proses penyalurannya dilakukan dengan memindahkan dana dari Rekening Kas SAL ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

“Penggunaan SAL dari RKUN untuk penempatan dana pada bank dicatat sebagai investasi pemerintah nonpermanen,” bunyi Pasal 5 ayat (2) PMK Nomor 63 Tahun 2025.***(Berita Satu.com)

Sumber: Berita satu.com

Ekbis

Berita Terkait

Rabu, 29 Jul 2026 18:30

Sambu Group Buka Ruang Kolaborasi Bersama PWI Riau

Pekanbaru - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau menerima kunjungan silaturahmi jajaran manajemen PT Pulau Sambu atau Sambu Group di Kantor PWI Riau, Rabu (29/07/2026). Pertemuan ters

Rabu, 29 Jul 2026 16:53

Cari Bukti Baru, Polda Riau Segel Kantor LPSE Rohil

BAGANSIAPIAPI - Penyidik Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Reskrimsus Polda Riau menggeledah dan memasang garis polisi di kantor Bagian Pengadaan Barang dan Jasa atau Layanan Pengadaan Secara

Rabu, 29 Jul 2026 16:25

Tiga Warisan Budaya Siak Diuji Jadi Cagar Budaya Nasional

PEKANBARU - Tiga objek bersejarah kebanggaan masyarakat Kabupaten Siak selangkah lagi berpeluang menyandang status bergengsi di tingkat pusat. Istana Siak Asserayyah Al Hasyimiah, Balairung Sri (Balai

Rabu, 29 Jul 2026 16:23

Pengawasan Publik Bagian Demokrasi', Gibran Tanggapi Kehadiran Menteri Bayangan

JAKARTA - Lemahnya fungsi oposisi di parlemen memicu sejumlah tokoh masyarakat sipil dari kalangan akademisi dan pengamat untuk membentuk Kabinet Bayangan. Inisiatif yang bertujuan memperkuat pengawas

Rabu, 29 Jul 2026 16:19

LHP BPK tak Dibagikan, Fraksi PDIP DPRD Pekanbaru Walkout

PEKANBARU-Aksi walkout mewarnai rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Pekanbaru bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Rabu (29/7/2026). Langkah tegas ini diambil Fraksi PDI Perjuangan lant

komentar Pembaca