Pengawasan Publik Bagian Demokrasi', Gibran Tanggapi Kehadiran Menteri Bayangan

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Rabu, 29 Jul 2026 16:23

JAKARTA - Lemahnya fungsi oposisi di parlemen memicu sejumlah tokoh masyarakat sipil dari kalangan akademisi dan pengamat untuk membentuk Kabinet Bayangan. Inisiatif yang bertujuan memperkuat pengawasan publik serta mendorong transparansi kebijakan ini langsung mendapat tanggapan dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming pada Rabu (29/7/2026).

Gibran menyatakan bahwa partisipasi publik dalam mengawasi jalannya pemerintahan merupakan hal yang wajar. Ia menegaskan pemerintah selalu menghargai hasil analisis, survei, maupun kajian kritis dari lembaga-lembaga independen.

"Saya juga menghormati setiap bentuk partisipasi masyarakat, termasuk pengamat, akademisi, awak media, serta inisiatif anak-anak muda dalam menyampaikan masukan maupun membentuk kabinet bayangan," paparnya.

Ia memandang kebebasan untuk menyuarakan kritik dan mengawal kebijakan pemerintah dari unsur masyarakat sipil sebagai elemen penting dalam sebuah negara berdaulat.

"Semua itu merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat," sambungnya.

Menurutnya, masukan yang disampaikan secara objektif dan berbasis data sangat diperlukan pemerintah sebagai sarana perbaikan tata kelola. Hal ini sejalan dengan target anggota Kabinet Bayangan yang akan menyusun kajian berbasis bukti, bersikap nonpartisan, serta menguji pandangan para menteri secara langsung.

"Karena tugas pemerintah adalah bekerja dengan lebih baik, mendengar lebih banyak, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," terangnya.

"Dengan semangat itulah, kualitas tata kelola pemerintahan akan terus meningkat, demokrasi Indonesia akan semakin matang, dan kepercayaan publik dapat terus dijaga melalui kerja nyata, keterbukaan, serta akuntabilitas,"(goriau)