ROKANHULU - Hingga kini masalah lahan yang dulu kerja sama maayarakat 5 Desa dengan PT Merangkai Artha Nusantara (PT MAN) melalui dalam kelompok tani KKPA sejak tahun 1996 pembukaan kebun kelapa sawit yang berada di Desa Bangun Jaya masih belum selesai "mata rantainya" diduga lahan itu diduga diperjual belikan dan digadaikan kepada oknum tengkulak dan diduga campur tangan pihak yang memanfaatkan situasi.

Pada kerja sama kemitraaan itu dilahan awalnya berada di wilayah 5 Desa, yakni Desa Pagar Mayang, Mahato Sakti, Bangun Jaya, Mekar Jaya dan Suka Damai dan Bangunjaya Kecamatan Tambusai Utara sebelumnya. Namun pada tahun 2005 antara suami istri Barmasyah dan Budiarti terjadi gugat-menggugat atau sengketa.

Yang mana dalam perjanjian awal, masyarakat Suka Damai serahkan 496 SHM. Mahato Sakti 731 SHM, Bangunjaya 726 SHM, Payung Sekaki 336 SHM dan Pagar Mayang 446 SHM  total 2735 SHM kurang lebih

Selanjutnya di Tahun 2002 adanya masyarakat yang mengadu masyarakat minta konfersi karena terlalu banyak permintaaan perusahaan Karena sudah 8 tahun yang seharusnya dikembalikan kepada masyarakat. Namun tiba-tiba Budiarti dan Barmanyah membagi lahan masyarakat itu pada tanggal 31 juli 2004 pada petjanjian perdamaian suami istri  meski itu tidak bisa karena itu lahan pola KKPA.

Pembagian lahan awal kerjasama PT MAN masyarakat itu, dan PT MAN yang sudah dilebur pada sidang Pengadilan Niaga sehingga muncul nama PT Sawit Mas Riau (SMR) milk Barmasyah dengan lahannya di 4 Desa yakni di Desa Pagar Mayang, Mahato Sakti, Bangun Jaya, Mekar Jaya dan Suka Damai Kecamatan Tambusai Utara dengan luas 2500 hektar kurang lebih

Sedangkan Budiarti mendirikan PT Budiarti Adi Guna (BAG) mendapat yang lahan yang berada di Desa Bangun Jaya kurang lebih 2017 hektar termasuk di simpang harapan dan yang diserobot PT Torganda dan yang dibeli oleh Ertihot Br Manulang seorang pengusaha di Pasar Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara yang direktur utama Rosidin Daud M. Dolok Saribu SH yang juga miliki saham.

Sesuai yang tertulis di surat  yang dikeluarkan Gubernur Riau tanggal 19 December 1998 dalam perjanjian kerjasama  masayarakat dan PT MAN bapak angkat Barmansyah red Bapak anggkat sebelumnya, tidak boleh membeli dan menjual lahan petani dan harus melakukukan pengawasan. Namun yang terjadi adanya penjualan lahan dan diserobot pihak lain.

Direktur Utama pemilik saham di PT BAG Rosidin Daud M. Dolok Saribu SH membeberkan, lahan PT BAG saat ini sesuai dengan investigasinya, duduga sudah di tangan-tangan tengkulak yang memperkaya dirinya dilahan masyarakat itu, diantaranya Ertihot br Manulang, diserobot Torganda dan pihak lain yang tidak berhak pada lahan tersebut.

"Kami sudah melaporkan ke Polres Rokan Hulu, hingga ke Porpam Polda Riau dan menyurati pihak pemerintah tentang apa yang terjadi di lahan PT BAG ini, namun hingga kini tidak ada penyelesaian, sampai hampir terjadi bentrok fisik," Kata Dolok Saribu SH.

Dirinya juga menyampaikan karena ada urusan lain di Pekan Baru, terkait lahan PT BAG ini sudah menyerahkan surat kuasa ke LSM Topan RI Rokan Hulu dalam kepengurusannya, namun dirinya tetap menghadiri bila ada keperluan hukum dan pembicaraan yang penting.

Selain itu,  pihaknya melalui LSM Pemantau Kinerja Aparatur Pemerintah Pusat dan Daerah (PKA-PPD) DPD Riau nomor 138 sudah menyurati Bupati Rohul H.Sukiman yang saat itu masih menjabat Wakil Bupati konfirmasi tertulis, tentang kurang lebih 200 Sertifikat lahan masyarakat yang diserahkan Budiarti objek di Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara ditahun 2011 yang saat itu pada pertemuan seorang oknum kepala Desa atau mantan Kades Simpang Harapan atas nama Sungkono.

"Harapan surat ini bisa dibalas secara tertulis sebelum hal ini kami bawa di Komisi Informasi Publik, karena Sertifikat itu milik masyarakat," ungkap Dirut PT BAG kepada wartawan Senin, (18/3/2019) di Pasirpengaraian.

"Apa benar ada titipan Sertifikat itu atau tidak, itu surat kita kepada Bapak Bupati Rokan Hulu," bebernya lagi.

Saat dikonfirmasi kepada mantan Kades Simpang Harapan Sungkono terkait Sertifikat yang dalam isi surat PKA-PPD DPD Riau tersebut, jawabnya sudah dibagikan kepada masyarakat.

"Sertifikat itu sudah dibagikannya kepada masyarakat yang punya," kata Sungkono melalui via selulernya.

Menanggapi surat kuasa dari kuasa PT BAG tersebut, Ketua LSM Topan RI Marianto Lubis melalui Sekeretaris Sukrial Halomoan Nasution mengharapkan adanya penyelesaian dengan baik tidak merugikan pihak mana pun, sehingga masyarakat yang berhak bisa menikmati hasil dari kebun sawit dilahannya itu.

"Kita berharap pemerintah Rokan Hulu dalam hal ini Bupati H.Sukiman menyelesaikan permasalahan mata rantai pada lahan masyarakat tersebut," pungkasnya. (Fah)

Hukrim