TEMBILAHAN - Kapolres Inhil, AKBP Hadi Wicaksono saat diwawancara sejumlah awak media, selasa (8/9) sore mengatakan jika banyaknya pekerjaan proyek pembangunan Inhil yang tidak berjalan dan mundurnya PPTK pada beberapa dinas karena kemungkinan terjadinya korupsi.

"Lambannya pembangunan Inhil saat ini dikarenakan masing-masing SKPD dan PPTK takut dikarenakan ketatnya peraturan dan rentan terjadinya korupsi," ungkapnya.

Namun, pernyataan Kapolres Inhil tersebut dibantah SKPD dan beberapa PPTK serta beberapa rekanan kontraktor.

"Tidak benar mandeknya pekerjaan karena kemungkinan korupsi dan ketatnya peraturan, namun karena adanya oknum perwira penegak hukum yang selalu mencari-cari kesalahan SKPD dan rekanan, serta adanya kesan pilih-pilih kasus, "tukas salah seorang rekanan kontraktor yang tidak ingin disebutkan namanya. Pernyataannya ini diamini beberapa rekanan lainnya.

Hal senada juga disampaikan salah seorang pimpinan SKPD yang mohon namanya tidak disebutkan. Ia menyatakan bahwa ada paket pekerjaan yang dilaksanakannya sampai saat ini selalu dicari-cari indikasi kesalahannya.

"Ada satu paket pekerjaan fisik di dinas saya, anehnya pekerjaan itu dari hasil pemeriksaan BPK dan pihak terkait lainnya, tidak dijumpai masalah dan bahkan terlaksana dengan amat baik, tapi masih juga dicari-cari titik kesalahannya oleh oknum yang bersangkutan, sedangkan pada paket lain yang nyata ada masalahnya tidak pernah diperiksa, "ungkapnya.

Ungkapan rekanan kontraktor dan SKPD ini jelas Ketua LSM PERAN Inhil, Firmansyah, semakin memperkuat indikasi keterlibatan oknum perwira tersebut dalam permainan dan pengaturan pekerjaan banyak proyek pembangunan di Inhil.

"Sejak beberapa hari belakangan Inhil dihebohkan dengan permasalahan ini, dan telah menuntut banyak pihak agar pimpinan oknum yang bersangkutan turun tangan mengatasi, karena berdampak buruk bagi pembangunan Inhil, "tuturnya.

Jelas Firman, dengan tidak adanya klarifikasi dari oknum dan pimpinannya sejauh ini juga mengindikasikan dugaan banyak pihak tersebut benar, apalagi katanya beberapa kasus yang ditangani oknum bersangkutan tidak ada kelanjutannya. (dit)

Hukrim