Terkait Sertifikat Prona di Desa Lubuk Soting Tambusai Polres Rohul Akan Kordinasi ke Kejari

Laporan : Fahrin Waruwu

Rabu, 10 Feb 2016 16:29

Internet

ilustrasi

ROKANHULU - Terkait pengadaan sertifikat program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) dilakukan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Rokan Hulu (Rohul), sesuai program pemerintah pusat. Kini sudah masuk ranah hukum dalam lidik, Polres Rohul akan koordinasi ke Kejaksaan Negeri Pasirpengaraian

Sebab, fakta di lapangan, tidak sedikit warga masih mengeluhkan biaya yang dikeluarkan seperti 42 Warga di Lubuk Soting mengurus sertifikat tanah melalui Prona melalui Pemerintahan Desa. Namun, mengakui biaya pengurusan sertifikat tanah melalui program Prona di desanya mahal. Warga harus membayar biaya antara Rp 3 juta hingga Rp 4,5 juta.

Tokoh Masyarakat, Desa Lubuk Soting, Hengki Irawan, persoalan Prona sudah dilaporkan ke Kantor BPN Rohul dengan surat Nomor:01/FMPD-LB/1/2016 terkait pungutan penerbitan sertfikat Prona Desa Lubuk Soting diterima Pembantu Subbag TU BPN Rohul Afri Suwandi.

"Kita juga sudah melaporkan ini melalui Forum Masyarakat Peduli Desa Lubuk Soting (FMPDLS), ke Kajari Pasir Pangaraian, pada Tanggal 20 Januari 2016 lalu, langsung diterima salah satu stafnya Maisyarah," tegas Hengki Kurniawan Koordinator FMPDLS, Rabu (10/2).

Ketika hal ini dikonfirmasi dengan Kejari Pasir Pangarain, Syafiruddin, Selasa (9/2), ternyata pejabat ini tidak ada di kantor, namun kedatangan wartawan dan masyarakat disambut, Kasi Pidus Niko Pernando dan Kasi Intel Dedi, tapi jawaban jaksa kalau persoalan itu sudah di tangani Tipikor Polres Rohul.

"Sekitar 2 bulan lalu, Kanit Tipikor Polres Rohul Panjaitan, koordinasi dengan kita dan menanyakan kepada kita tentang penangani kasus terkit prona," jelas Dedi menceritakan dalam diskusinya.

Lanjutnya, jadi, Kejari Pasir Pangaraian tidak menanganinya, maka proses hukumnya di tangani pihak Unit Tipikor Polres Rohul.

Saat itu, juga Niko Fernando, juga sempat menanyakan siapa dibelakang Kades Lubuk Soting, sebagai pemback-up, masyarakat hanya menjawab tidak tahu.

Kemudian diteruskan konfirmasi dengan pihak Unit Tipikor Polres Rohul, namun sayang, Panjaitan yang dituju juga tidak ada di dalam kantor sedang dinas keluar, namun stafnya bilang jika mau menanyakan tentang prona itu harus koordinasi dulu dengan Kasat Reskrim.

Tidak itu saja, awak media pun mencoba mengkonfirmasi dengan Paur Humas IPDA Efendi Lupino, juga membenarkan ada laporan tersebut, namun pengembangan kasusnya juga belum diketahuinya.

"Insya Allah bang akan kita jejaki nanti kepada Unit Tipikor Polres Rohul, ini belum dapat informasinya," pungkas Paur Humas Polres Rohul.

Kapolres Rohul AKBP Pitoyo Agung Yuwono SIK, M.Hum yang dikonfirmasi melalui Kasat Reskrimnya AKP Muhamad Wirawan Novianto SIK, mengatakan, kita akan berkoordinasi dengan kejaksaan Pasirpengaraian terkait hal tersebut Polres

"Kami dapat info sedang ditangani Kejaksaan Pasirpengaraian," tulisnya melalui SMS.

Untuk diketahuai pada berita sebelumnya kasus sertifikat prona ini sudah dilaporkan masyarakat kepada pihak penegak hukum di Rokan Hulu untuk ditindak lanjutin. (fah)

Hukrim

Berita Terkait

Jumat, 12 Jun 2026 19:53

Petinggi Vendor Motor Listrik BGN jadi Tersangka Baru Kasus Korupsi MBG

Jakarta - Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Yakni Komisaris PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT), Andri Mulyono (AM).Pene

Jumat, 12 Jun 2026 19:46

PPDB Meresahkan Orang Tua, Sumardany: Banyak Anak Gagal Masuk Sekolah Bukan karena Nilai, Tapi Salah Jalur

PEKANBARU �" Setiap tahun ajaran baru tiba, satu persoalan yang hampir selalu muncul adalah kepanikan orang tua saat mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri. Tahun ini pun tak berbeda. Bahkan, sebelum

Jumat, 12 Jun 2026 19:30

Residivis Narkoba Kembali Diciduk, 21 Paket Sabu Disita

BENGKALIS �" Baru beberapa waktu menghirup udara bebas, seorang residivis kasus narkotika kembali ditangkap Tim Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Bengkalis. Pelaku berinisial MR (22) diam

Jumat, 12 Jun 2026 17:09

Pemkab Bengkalis Siap Luncurkan Aplikasi SKM Online

Bengkalis-pemerintah Kabupaten Bengkalis siap mengimplementasikan aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Online mulai 1 Juni 2026. https://s.id/SKMOnline_DiskominfotikAplikasi nasional yang dibangu

Jumat, 12 Jun 2026 15:04

Demo Mahasiswa, Polisi Ingatkan Waspadai Provokasi

Jakarta - Polisi mengingatkan mahasiswa yang akan menggelar aksi demo hari ini, Jumat (12/6/2026) agar mewaspadai pihak-pihak yang mencoba menunggangi demonstrasi. Mahasiswa diminta tetap fokus menyam

komentar Pembaca