3. Untuk memastikan hasil konkret kunjungan Presiden RI, KBRI sejak awal telah membahas berbagai hasil kunjungan yang bersifat strategis dengan pihak Amerika. Kesepakatan di bidang pertahanan, maritim, dan energi merupakan hasil konkret yang bersifat strategis. Kesepakatan bisnis yang lebih dari 20 miliar dolar bukanlah sebuah kebetulan. Kesepakatan tersebut sejak November 2014 terus diupayakan oleh pihak Indonesia maupun Amerika Serikat. Berbagai upaya dilakukan KBRI dan berbagai pihak di Tanah Air agar kesepakatan bisnis dan komitmen ekspansi investasi dapat disampaikan Perusahaan AS. KBRI dengan terukur dan terencana terus memastikan adanya penyelesaian bagi hambatan investasi atau bisnis yang sudah terbengkalai cukup lama, penyelesaian berbagai kendala dan masalah hukum yang ada sehingga menghalangi investasi yang akan dilakukan, dan memfasilitasi komunikasi dengan berbagai pihak di Indonesia sehingga memberikan keyakinan bagi calon investor untuk memutuskan komitmen Investasi dan bisnis sebesar lebih dari 20 miliar dolar saat kunjungan Presiden RI.

4. Dalam mempersiapkan kunjungan, Duta Besar selalu melakukan konsultasi dengan Menteri Luar Negeri dan Kepala Staf Kepresidenan yang kemudian menjadi Menko Polhukam agar kunjungan Presiden RI dapat menghasilkan hal-hal konkret baik yang bersifat strategis maupun komitmen bisnis sesuai kepentingan nasional Indonesia. Kunjungan Kepala Staf Kepresidenan pada Maret 2015 merupakan bagian dari berbagai kunjungan Pejabat Indonesia ke AS untuk menciptakan momentum menuju kunjungan Presiden. Selain Kepala Staf Kepresidenan, terdapat kunjungan Menhan dan Panglima TNI untuk kerjasama pertahanan; Menteri ESDM untuk urusan kerjasama bidang energi, Ketua DPR untuk kerjasama antarparlemen dan Menlu RI. Secara khusus, satu bulan sebelum kunjungan Presiden RI, Menlu RI melakukan pertemuan dengan Menlu Kerry yang secara khusus membahas persiapan kunjungan termasuk hasil konkret kunjungan Bapak Presiden. Dalam pertemuan tersebut, Kedua Menlu mengumumkan secara resmi kunjungan Presiden RI ke Amerika Serikat pada 26 Oktober 2015.

5. Terkait pemberitaan penggunaan Lobbyist di Amerika Serikat, meskipun Lobbyist merupakan bagian dari kehidupan politik di Amerika Serikat, Pemerintah RI sejak dilantik pada Oktober 2014 tidak pernah menggunakan Lobbyist di Amerika Serikat.