BERBAGAI upaya pencegahan terhadap bahaya rokok dilakukan pemerintah dengan mengadakan sosialisasi dan juga membuat peraturan pemerintah.

"Untuk regulasi merokok, kita telah mengeluarkan peraturan menteri kesehatan baik dalam bentuk iklan maupun himbauan Kawasan Tanpa Rokok. Terutama untuk kabupaten kota," ungkap Mohamad Subuh, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan RI (P2P) Dialog Interaktif Pengendalian Tembakau di Taman Ismail Marzuki, Selasa 31 Mei 2016.

Baru-baru ini Kementerian Pendidikan juga mengeluarkan pembatasan konsumsi rokok di sekolah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan sekolah.

"Sebenarnya di peraturan Menteri Kesehatan ini telah mengatur 7 tempat yang sangat restricted untuk Kawasan Tanpa Rokok, dua di antaranya adalah di kawasan rumah ibadah dan sekolah. Langkah pencegahan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sudah dilakukan di 220 Kabupaten kota di 34 provinsi," ungkap Dirjen P2P.

Namun, pengendalian kawasan rokok di luar sekolah kurang dapat dimonitor. Dirjen P2P menghimbau agar pemerintah setempat ikut turun tangan dalam menghadapi permasalahan ini.

"Hanya masalahnya merokok di luar pagar sekolah itu bukan lagi kewenangan sekolah itu sendiri. Ini artinya harus ada pemerintah daerah setempat yang mengeluarkan aturan," pungkasnya. (okezone.com)