okezone.com

AIR menjadi sumber kehidupan manusia di mana saja berada. Sayangnya, karena pengaruh pencemaran lingkungan kualitas air bisa memburuk, karena terdapat banyak bakteri e coli. Tentunya hal itu akan berdampak pada kesehatan seseorang.

Jika kualitas air buruk, tentunya tidak bisa dikonsumsi, karena tercemar bakteri, khususnya pada air sumur.  Dilansir Okezone dari Naturewater, air yang tercemar akan mudah menyebarkan bakteri e coli.

Bakteri ini bisa sebabkan keracunan, yang berpengaruh pada sistem pencernaan. Siapapun dapat terinfeksi e coli, terutama anak-anak di bawah usia lima tahun, orangtua, wanita hamil, dan mereka yang sistem kekebalannya lemah. 

Ketika keracunan e coli bahaya yang bisa muncul gejala infeksi, yang bisa muncul dalam 1-2 hari. E coli juga akan menghasilkan racun kuat, sehingga dapat menyebabkan kram perut parah, muntah, dan masalah gastrointestinal lainnya. 

Karena bahaya bakteri e coli tersebut, maka kualitas air harus dilindungi, khususnya di Tanah Air. Sayangnya, pemerintah dianggap masih lemah dalam menjaga aset sumber daya alam, terlebih dari sisi pencemaran lingkungan dan sumber air bersih. 

Pemerintah dituntut segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU ) Sumber Daya Air (SDA), lebih tepatnya pada Oktober 2019 mendatang. Sebabnya, untuk meminimalisir pencemaran harus ada payung hukum yang mengatur SDA yang kuat. Terlebih pasca-pembatalan semua pasal terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi pada 18 Februari 2015.

Lewat diskusi yang diadakan Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Negeri Medan dengan TERRA Simalem, Direktur Center for Regulation, Policy, and Governance (CRPG) Mohamad Mova Al'Afghani mengatakan, rancangan RUU SDA yang tengah disusun itu masih banyak kekurangan. Salah satunya soal pemenuhan hak masyarakat atas air, serta jaminan kualitas air untuk kebutuhan pokok masyarakat. 

"Di RUU SDA sanitasi belum dianggap sebagai layanan. Padahal sanitasi itu perlu supaya airnya tidak tercemar," ucap Mova. 

Di sini DPR bertugas mendorong penambahan poin penting terkait sanitasi. Ini sangat perlu diperjuangkan demi hajat hidup orang banyak.

"Bagaimanapun pemenuhan 100% akses layak air minum, pengurangan kawasan kumuh menjadi 0%, dan pemenuhan 100% akses sanitasi layak harus dilaksanakan," pungkasnya.

Sumber: okezone.com