- Home
- Lingkungan
- Status Riau Sudah Siaga Darurat Karhutla, Tapi Bantuan Pemerintah Pusat Belum Kunjung Tiba
Status Riau Sudah Siaga Darurat Karhutla, Tapi Bantuan Pemerintah Pusat Belum Kunjung Tiba
Admin
Jumat, 05 Mar 2021 14:12
PEKANBARU - Riau sudah menetapkan status siaga darurat bencana Karhutla seiring kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) semakin meluas.
Ancaman bencana kabut asap pun mulai menghantui masyarakat Riau.
Ditambah lagi kondisi cuaca kering dan anging kencang yang dapat memicu kebakaran lahan semakin mudah terjadi dan meluas.
Sementara dari sisi kekuatan sarana dan pra sarana serta personil pemadaman di lapangan juga masih terbatas.
Saat ini Satgas Karhutla Riau hanya bisa mengandalkan pemadaman melalui jalur darat saja.
Sedangkan pemadaman melalui jalur udara dengan menggunakan heli water bombing belum bisa maksimal dilakukan. Sebab hingga saat ini pemerintah pusat baru mengirimkan satu unit heli ke Riau untuk membantu proses pemadaman kebakaran lahan di Riau.
Padahal Riau sudah menetapkan status siaga darurat bencana Karhutla dan berharap segara ada kucuran bantuan dari pusat.
Namun sejauh ini masih minim.
Selain heli yang baru satu dikirim ke Riau, pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) juga belum bisa dilaksanakan.
Karena masih terkendala peralatan dan petugas yang melakukan hujan buatan.
Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Jim Ghafur, Jumat (5/3/2021) mengungkapkan, proses peminjaman heli untuk membantu pemadaman kebakaran lahan di Riau masih berjalan.
Jim mengakui, Pandemi Covid-19 ikut berdampak terhadap usulan peminjaman heli yang akan dikirim ke Riau.
Sebab heli dan kru yang akan dikirim ke Riau berada di luar negeri.
Sehingga mereka harus menjalani karantina selama 14 hari sebelum melaksanakan tugasnya membantu proses pemadaman kebakaran lahan di Riau.
"Tadi sudah koordinasi dengan BPNP, sekarang sedang disusun SOP penggunaan heli. Termasuk SOP untuk mendatangkan heli ke Indonesia. Karena Heli ini kan standbynya di luar negeri jadi ada beberapa prosedur yang harus dilakukan. Krew itu kan juga harus dikarantina, kemudian izin terbang heli kan juga harus diurus di perhubungan dan angkatan udara, semua lagi diproses," kata Jim.
Banyanyak proses yang harus dilakukan untuk mendatangkan heli ke Riau berdampak terhadap lamanya waktu yang dibutuhkan.
Bahkan untuk mengurus proses peminjaman heli tersebut bisa menamakan waktu sampai satu bulan baru selesai.
"Dari awan BNPB sudah menyampaikan kepada kami, itu butuh sekitar satu bulan untuk proses peminjaman heli water bombing," ujarnya.
Begitu juga dengan TMC, saat ini juga masih dalam proses pengurusan izin oleh pemerintah pusat.
Pihaknya berharap dalam waktu dekat TMC sudah bisa dilakukan.
Sehingga hujan buatan di Riau bisa membantu proses pemadaman kebakaran lahan yang saat ini masih terjadi di sejumlah daerah di Riau.
"TMC juga sedang dilakukan proses, karena untuk TMC ini kan dibutuhkan pesawat TNI AU. Itu sudah diminta ke Panglima TNI AU, mudah-mudahan pesawat bisa segera digeser ke Riau untuk melakukan TMC," kata Jim.
BPBD Riau mencatat, sejak awal januari hingga saat ini total luas lahan terbakar di Riau sudah mencapai 492,56 hektare (Ha).
Total ada 19 titik kebakaran lahan di Riau yang masih dilakukan pemadaman dan pendinginan.
Rincianya, 19 titik lokasi kebakaran lahan di Riau tersebar di sejumlah daerah.
Diantaranya di Bengkalis ada tujuh titik, kemudian di Dumai dan Inhil ada tiga titik. Di kepulauan Meranti ada empat titik. Sedangkan di Inhu dan Rohil masing-masing satu titik.