"Gonjang-ganjing ini memang nomor satu itu memang harus diakui kita tidak punya pemimpin yang tegas. Kalau punya presiden tegas, hal ini tidak akan terjadi," kata Dhani usai bertemu dengan Ketua DPR RI Setya Novanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (14/12/2015).

Jika Jokowi tegas, kata Dhani, tidak akan ada pembantunya yang berbuat di luar batas kewajaran. Dia membandingkan hal semacam ini tak akan terjadi saat rezim sebelumnya.

Dhani menduga kegaduhan itu karena ada miskomunikasi dan mismanajemen di rezim Jokowi. Baginya, hal ini bukanlah kasus etik dan hukum, tapi merupakan kasus politik.

"Memang ada miskomunikasi dan mismanajamen di eksekutif dan kelihatan sekali dampaknya, dan orang harus mulai melihat ini bukan kasus etika dan kasus hukum tapi kasus politik," tegasnya.

Dhani datang ke Gedung DPR RI guna bertemu dengan Ketua DPR untuk membahas tentang RUU Toleransi dan Pembajakan. Dhani sendiri mengaku lebih konsens untuk menggoalkan peraturan tentang toleransi beragama di Indonesia. "Supaya ada perlindungan terhadap aliran yang minoritas, kalau pembajakan Mas Anang lebih proaktif," tukasnya.