JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan menjadi pihak terkait dalam penyelesaian gugatan hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Bawaslu sedang mempersiapkan draf sebagai bahan keterangan yang akan diberikan dalam persidangan nanti.

Komisioner Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan pihaknya belum diundang sebagai pihak terkait dalam sengketa pilpres. Namun Bawaslu saat ini sedang bersiap diri dengan menyusun draf guna memberikan keterangan nanti.

"Sebenarnya kita belum ada sih, kami belum terima apa-apa dari MK," ujarnya di gedung Bawaslu RI, Jl Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (31/5/2019).
Fritz mengaku belum mendapat salinan resmi terkait laporan gugatan Pilpres 2019. Dengan begitu, draf yang dibuat Bawaslu akan ditulis berdasarkan isu gugatan yang beredar ditambah hasil keputusan Bawaslu dalam menangani laporan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

"Draf itu kan kita buat karena sudah banyak beredar info mengenai permohonan yang ada, jadi ya kami kumpulkan sebagai draf pertama. Itu kami buatnya sebagai dasar itu dulu biar nanti nggak pusing kalau ada perubahan," ujarnya.

"Terus juga ada data pengawasan yang sudah kami lakukan, surat pencegahan yang sudah dilakukan, kami akan laporkan misalnya bukti laporan sebuah pelanggaran pidana. Kemudian bagaimana hasil pembahasannya, status laporan ya semua itu kami sampaikan, terkait dengan isu yang pernah diajukan oleh 02 ke bawaslu," lanjutnya.

Begitu juga pemberian keterangan pada sengketa Pileg 2019. Fritz mengatakan pihaknya sedang mengumpulkan data dari Bawaslu provinsi. Rencananya, draf terkait pileg dan pilpres itu akan diselesaikan pada 11 Juni 2019 untuk nantinya diserahkan kepada MK.
"Kemudian untuk pileg kita kompilasi untuk menyatakan apa yang kita lakukan itu, bukan di Bawaslu pusat saja, tapi di berbagai daerah pun ada, itu kami akan dikumpulkan maksimal tanggal 7 Juni. Kemudian tanggal 9-10 Juni kami buat dan tanggal 11 Juni itu sudah finallah kira-kira," katanya.

Sebelumnya, juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan pihaknya akan mengundang pihak terkait dalam persidangan, termasuk Bawaslu. Undangan itu akan dikirim beserta salinan permohonan setelah berkas sengketa pilpres diverifikasi oleh MK.

nasional