JAKARTA - Hilangnya dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis Munir Said Thalib, membuka tabir keterbukaan informasi publik di Indonesia. Dokumen yang telah diserahkan TPF kepada pemerintah pada 24 Juni 2005 itu raib, tak diketahui keberadaannya.

Pengamat komunikasi politik UIN Jakarta Gun Gun Aryanto mengatakan, transparansi dokumen publik harus dibudayakan. Terlebih, dokumen ini amat penting karena menyangkut kasus pembunuhan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

"Jadi ini kan menjadi bagian transparansi, proses itu harusnya dibiasakan," kata Gun Gun kepada Okezone, Sabtu (29/10/2016).

Terlebih, sengketa informasi di Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) beberapa waktu lalu memenangkan pihak pemohon, yakni Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dan menyatakan bahwa dokumen publik tersebut harus diumumkan pemerintah.

"Ini berkaitan dengan dokumen penting, harusnya jadi informasi milik publik, apalagi sudah menenangi sengketa informasi, penting untuk dibuka," ungkapnya.

Lebih lanjut mengenai hilangnya kasus ini, Gun Gun sepakat bahwa perlu adanya pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pihak yang menerima dokumen tersebut. "Ya kalau ditanya perlu ada tidak, ya perlu, baik itu secara informal maupun formal," kata Gun Gun.

Namun, yang lebih penting adalah SBY bisa menjelaskan bagaimana dokumen tersebut bisa hilang. SBY harus memastikan tidak ada unsur kesengajaan yang dilakukan pejabat terkait pada waktu itu untuk menghilangkan dokumen TPF. Hal tersebut juga menjadi tanggung jawab Jokowi untuk mencari titik temu.

"Pak Jokowi maupun timnya, bisa saja menteri, pejabat yang relevan, kemudian mengoordinasikan, untuk kemudian memastikan dokumen penting seperti ini diketahui seperti apa dan di mana posisinya," jelasnya.

Jokowi diketahui telah memerintahkan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk menelusuri hilangnya dokumen ini. Sementara itu, Kementerian Sekretaris Negara sudah menerima salinan dokumen tersebut dari mantan Mensesneg Sudi Silalahi melalui kiriman pos. (Okezone.com)