JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendorong pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kerusuhan 22 Mei. Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin menilai pembentukan TGPF itu sebagai upaya intervensi hukum.

"Kami memahami langkah politik yang dilakukan Pak Fadli Zon, namun usaha Pak Fadli untuk intervensi proses hukum merupakan tindakan yang tidak terpuji dan tidak layak menghiasi ruang publik Indonesia," ujar Sekjen TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Johnny G Plate, saat dihubungi, Rabu (12/6/2019).
Ia menilai mestinya elite politik mendukung polisi menindak hukum. Selain itu aparat penegak hukum juga harus memproses hukum tanpa pandang bulu terutama yang berkaitan dengan makar.

"Aparat hukum dalam hal ini termasuk Polri harus melakukan tindakan hukum dan penegakan hukum bagi setiap warga negara tanpa kecuali terhadap pihak yang melakukan pelanggaran hukum apalagi jika terkait tindakan makar terhadap negara, ancaman pembunuhan pejabat pejabat senior negara dan ancaman atas pemerintah yang legitim," ujarnya.

Ia mendorong dalang kerusuhan 21-22 Mei diproses hukum termasuk semua aktor baik di tingkat operator lapangan hingga pada white collar political criminal. Ia berharap kejadian serupa tidak berulang.

"Bau amis kerusuhan yang terkait dengan elit politik dan pimpinan organisasi kemasyarakatan maupun organisasi politik harus dapat diungkap dengan jelas dan tindakan kerusuhan yang sama tidak boleh terulang kembali," ungkapnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik pemerintah yang mengungkap dalang kerusuhan 22 Mei 2019. Menurut dia, informasi yang disampaikan pemerintah bisa jadi bias.

Menurut Fadli, seharusnya pemerintah terlebih dahulu membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kerusuhan 22 Mei. Ia heran pemerintah, dalam hal ini Polri, tiba-tiba saja mengungkapkan dalang di balik kerusuhan itu.


nasional