JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendorong Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengungkap kisah sebenarnya dari Tim Mawar. Aktivis '98 yang kini bernaung di partai besutan Prabowo, Desmond J Mahesa, menjawab Fahri.

"Ya usul itu... kan usul, ya. Kan gini lo, apapun kalau usul itu ditanggapi atau tidak ditanggapi kan bukan sesuatu hal yang luar biasa karena biasa saja. Yang jadi soal, kalau Prabowo mengungkap misalnya, usul ini Pak Prabowo oke, itu kan pengakuan sepihak oleh Pak Prabowo. Pihak sebelah percaya nggak? Ya kalau pihak sebelah nggak percaya ya akhirnya kayak pengakuan Agum Gumelar, yang penculikan. Ya tapi dia tidak memberikan testimoni," kata Desmond saat dihubungi, Rabu (12/6/2019).
Desmond lebih memilih pemerintah membentuk peradilan HAM. Sebagai salah satu tokoh yang dianggap korban masa lalu, Desmond sendiri tidak percaya atas testimoni-testimoni pribadi mengenai kejadian 1998.

"Kalau versi penguasa siapa yang percaya? Aku sebagai korban saja nggak percaya. Peradilan HAM tinggal bagaimana memikirkan sekian lama keluarga korban ini kompensasinya gitu kan, pelakunya, proses pemaafannya bagaimana, gitu lo. Ya kalau kita bicara tentang hari ini itu yang ngomong tentang tahu ya dikejar dulu, ya, Agum Gumelar. Kalau dia dikejar tidak menjawab dengan baik kan bluffing doang, omong kosong Agum Gumelar. Kan itu jelek kan. Kenapa Prabowo yang harus dikejar? Ada berita baru kok," beber Desmond.

Fahri dalam pandangannya menyebut pihak yang dianggap korban seperti Desmond juga bisa memberikan keterangan. Menurut Desmond, keterangan seseorang bersifat sepihak, termasuk juga dirinya.

"Ya apapun keterangan kami sudah ada di Komnas HAM ya, pada saat saya testimoni, semua orang, sudah ada. Yang jadi soal testimoni kan semuanya sepihak, ya, versi saya, versi Pius (Pius Lustrilanang), semuanya, sepihak versi kami. Yang jadi soal hari ini adalah peristiwa itu ada dua kubu yang hari ini berhadap-hadapan dan pelakunya sekarang berhadap-hadapan antara pihak Jokowi dan pihak Prabowo. Jadi ini jadi politik, bukan kebenaran atas pelanggaran HAM," ucap Desmond.

"Ini kan bluffing-bluffing politik yang kotor. Ini cuma menang-menangan. Jadi kalau kita tonton ini, ya... berdebat antara dua orang yang salah, gitu lo. Ngapain didengarin, gitu lo," dia menambahkan.
Karena itu, Ketua DPP Partai Gerindra itu lebih ingin negara bertindak untuk memperjelas sejarah. Menurutnya, negara bertanggung jawab.

"Dikembalikan ke peradilan HAM atau dicarikan solusi kebenaran yang terbaik bagi bangsa ini. Jadi jangan sampai seolah-olah pelanggaran HAM ini cuma karena korban, itu kesalahan besar. Pelanggaran HAM in adalah ketidakmampuan negara melindungi warga negaranya. Ini kan di situ inti persoalannya, itu baru HAM, gitu lo," ucap Desmond.
Menurut Desmond, negara harus meminta maaf atas peristiwa masa lalu. Dia tak sependapat jika hanya tokoh tertentu yang terus menerus dikejar.

nasional