Ilustrasi: Okezone

GORONTALO-Aktivitas di Kantor Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Gorontalo tetap ramai, meski Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa haram. Sejumlah warga tampak menyelesaikan proses administrasi dan pendaftaran keanggotaan.

Yusril Deu, seorang warga Gorontalo peserta BPJS kesehatan yang ditemui saat berada di kantor BPJS setempat mengatakan, belum mengetahui adanya fatwa yang menyebut BPJS kesehatan itu haram.

"Saya belum mendengar apabila BPJS kesehatan itu haram, dan saya tidak setuju apabila ada fatwa yang seperti itu. Karena, BPJS kesehatan telah banyak membantu masyarakat seperti saya," ungkap Yusril, pada Jumat, 31 Juli 2015.

Walaupun fatwa tersebut sudah dikeluarkan oleh MUI, kata Yusril, namun dirinya akan tetap menggunakan jasa BPJS.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo, Muh Masrur Ridwan, mengatakan Direktur Utama BPJS Kesehatan dan Dewan Jaminan Kesehatan Nasional masih beraudiensi dengan MUI untuk memperjelas persoalan tersebut.

Menurut dia, fatwa MUI menyebut BPJS haram merupakan rekomendasi hasil Ijtima ulama komisi fatwa yang bersifat rekomendasi terkait panduan jaminan kesehatan nasional dan BPJS kesehatan.

Isi dari rekomendasi ijtima ulama komisi fatwa tersebut adalah, pertama, agar pemerintah membuat standard minimum atau taraf hidup layak dalam kerangka jaminan kesehatan yang berlaku bagi setiap penduduk negeri. Hal tersebut sebagai wujud pelayanan publik bagi terciptanya suasana kondusif di masyarakat tanpa melihat latar belakangnya.