JAKARTA-Kabinet baru Presiden Joko Widodo (Jokowi) diwarnai perselisihan baru. Perombakan kabinet yang diharapkan bisa menggiring Indonesia untuk lebih baik ternyata justru belum dianggap memuaskan oleh Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI).

"Pergantian itu jauh dari harapan pelaku pasar kalangan pengusaha dan investor. Kawan-kawan saya dari Korea, Hongkong, Jerman, menanyakan mengapa justru menteri bermasalah yang tampak di permukaan media internasional justru tidak diganti? Ini jauh dari panggang api," kata HIPPI, Ismed Hasan Putro di Jakarta, Sabtu (22/8/2015).

"Jujur kami bingung, kami mempertanyakan sikap Presiden yang justru mengganti koordinator. Seharusnya yang diganti adalah menteri yang membidangi langsung," imbuhnya.

Ismed menjelaskan, pasar membutuhkan kepastian untuk kemudian bisa menjadi landasan dalam kebijakan terhadap langkah. Jika kebijakan yang diambil pemerintah seperti ini akhirnya membuat para pelaku usaha bersikap pasif yakni 'wait and see'.

"Akhirnya sekarang pasar melihat betapa lemahnya pemerintah berhadapan dengan mafia. Padahal, pasar tidak bisa menunggu terus dan harus ada kestabilan di pemerintahan," tuturnya.

Menurutnya, perombakan kabinet ternyata tidak memberikan angin baru bagi pasar. Akhirnya, pasar menjadi bingung jika ingin bertanya mengenai persoalan ekonomi, apakah pada menteri yang membidangi, menteri koordinator atau justru di Presiden dan Wakil Presiden.

"Contohnya, saya bingung dengan Menpan yang baru. Dia ujug-ujug mau impor 300 sapi. Dari mana sapinya? Memang di luar negeri juga banyak sapi? Kalaupun ada, kita bisa beli sapi dengan harga mahal," tegasnya.

Dia menilai, pemerintah tidak bisa membaca arah kebijakan jangka pendek. Padahal, jika paham, hal itu bisa dilakukan untuk penguatan nilai rupiah.

"Pemerintah harus mau di kritik, bahwa semua itu tergantung bagaimana teknik pengambilan keputusannya. Pasar tidak miliki kepastian tentang arah kebijakan Pemerintah terkait tata kelola ekonomi," tutupnya.