Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pejabat dan masyarakat tidak bepergian keluar negeri. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan Covid-19 varian Omicron.

Namun, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Bappenas bersama anggota DPR untuk Pansus Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota Negara justru mengunjungi Kazakhstan untuk studi banding terkait perpindahan ibukota.

Sekjen DPR, Indra Iskandar membenarkan, beberapa anggota Pansus seperti Ahmad Doli Kurnia ikut dalam kunjungan keluar negeri tersebut.

“Iya DPR ke sana tanggal 1 Januari 2022 kemarin, pergi atas undangan Bappenas,” kata Indra saat dikonfirmasi, Senin (3/1).

Dia menyatakan, kunjungan Pansus IKN itu bukan agenda DPR atau Pansus IKN, melainkan agenda pemerintah dalam hal ini Bappenas.

“Itu undangan, bukan DPR yang mau. Kunjungan dalam rangka ke negara yang sudah ada perpindahan ibukota,” jelasnya.

Indra menyebut dengan atau tanpanya kunjungan ke Kazakhstan, DPR tetap berkomitmen menyelesaikan RUU IKN.

“Dengan atau tanpa dinas itu, DPR tetap komitmen selesaikan RUU IKN. Dan itu RUU inisiatif pemerintah,” terangnya.

Terkait adanya himbauan keluar negeri dari pemerintah, Indra menyatakan bahwa pihaknya justru diajak oleh pemerintah.

“Ini pemerintah yang ajak, dilarang gimana?” tutupnya.