JAKARTA - Presiden Indonesia ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyebut polemik tentang keberadaan dokumen laporan akhir Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib bergeser ke arah politik.

Hal tersebut disampaikan SBY saat menggelar konferensi pers di kediamannya, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa 25 Oktober 2016. Menurut dia, setelah mengamati dari berbagai media massa dalam dua pekan terakhir, kisruh dokumen TPF Munir telah melenceng dari substansi.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio menilai, munculnya pernyataan SBY terkait muatan politis dalam kasus ini sangatlah wajar. Mengingat, SBY adalah mantan orang nomor satu di Indonesia saat kasus Munir diselidiki.

"Menurut saya wajar bila dicitrakan demikian karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) melihat pada penguasa sebelumnya," tutur Hendri saat berbincang dengan Okezone, Kamis (27/10/2016).

Hendri menjelaskan, kisruh soal laporan akhir TPF ini bisa terselesaikan jika SBY dan Jokowi duduk bersama untuk membicarakan kelanjutan kasus pembunuhan pejuang HAM Indonesia tersebut.

"Sebetulnya polemik ini bisa selesai bila kedua tokoh bangsa ini bertemu dan menemukan solusi bersama sehingga tidak menimbulkan kegaduhan," ujar dia.

Lebih lanjut, Hendri menekankan, bahwa substansi penyelesaian dan pengungkapan kasus pembunuhan Munir ini bukan pada hilangnya draft asli laporan TPF. Menurut dia, substansi kasus ini adalah konsistensi pemerintah untuk serius membongkar pelaku lain dalam kasus ini.

"Menurut saya bukan di situ polemiknya, intinya adalah bagaimana pemerintah siapapun yang berkuasa berposisi (menyikapi) terhadap kasus Munir ini," tutupnya. (Okezone.com)