JAKARTA � Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Edy Nasution. Bukan kali pertama ini saja, lembaga peradilan tercoreng praktik suap dalam penanganan sebuah perkara hingga akhirnya dicokok KPK.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Susanto Ginting mengatakan, Mahkamah Agung (MA) selaku lembaga peradilan tertinggi di republik ini harus membantu lembaga antirasuah itu menindak para pejabatnya yang tergiur uang saat menangani perkara.

"Pertama tentu melakukan langkah kerja sama dengan KPK untuk kemudian menindak mereka yang nakal. MA harus menunjukan sikap kooperatif ke KPK dengan membuka semua informasi yang dibutuhkan," kata Miko saat berbincang dengan Okezone, Jumat (22/4/2016).

Selanjutnya, lembaga yang kini dipimpin Hatta Ali itu mesti segera membuat kerjasama dengan KPK dalam bentuk program-program pencegahan. Sehingga, praktik suap ke pejabat di PN Jakarta Pusat seperti yang baru saja dibongkar KPK tak terulang.

"Perlu menyusun peta jalan pencegahan agar kasus ini tak terulang. Pembuatan peta jalan ini dengan mengidentifikasi potensi-potensi atau celah penyalahgunaan kewenganan di titik mana saja. Saya kira MA tak perlu resisten, karena ini kan menyangkut pembinaan institusi sendiri," tukas dia.

Untuk diketahui, KPK hari ini resmi menetapkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution, dan seorang swasta bernama Doddy Aryanto Supeno sebagai tersangka usai tertangkap tangan.

Saat ditangkap, Edy baru saja menerima uang sebesar Rp50 juta dari Deddy. Uang yang disinyalir bukan pemberian pertama ini‎ diduga merupakan 'pelicin' untuk pendaftaran atau pengajuan perkara peninjauan kembali (PK) di PN Jakarta Pusat. (okezone.com)