JAKARTA-Kurang dari seminggu Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perombakan terhadap kabinetnya, kini kabinet baru tersebut sudah diwarnai dengan perselisihan lantaran kritisnya Menko Kemaritiman, Rizal Ramli.

Sungguh berbeda dengan DPR. Pengamat Komunikasi Politik, Tjipta Lesmana mengaku tidak puas dengan anggota DPR. Menurutnya, anggota DPR sekarang ini kualitasnya telah turun, terutama soal sikap kritis terhadap pemerintah.

"Kalau misalnya Sindo Trijaya ini mengadakan polling terhadap kualitas kinerja DPR, saya yakin 80 persen jawabannya masyarakat tidak puas dengan kinerja DPR. Saya saja heran, kok begini kualitas DPR saya?" kata Tjipta dalam diskusi Polemik Sindo di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (22/8/2015).

Tjipta mengatakan, seharusnya anggota DPR bisa bersikap kritis dalam setiap pertemuan kabinet. Bahkan Tjipta berharap, anggota DPR seharusnya marah lantaran "posisinya" diambil oleh Rizal Ramli, selaku menteri koordinator bidang kemaritiman yang baru.

"Gemes saya sama anggota DPR sekarang. Kerjaannya diam saja, tidak kritis. Harusnya teman-teman DPR tuh marah karena posisinya diambil RR (Rizal Ramli). Tolong sampaikan ya ke DPR, jangan diam saja. Kalau saja ada di situ, saya cecar pasti," tegas Tjipta.

Sebagaimana diketahui, Rizal mendapat teguran dari Presiden Jokowi, setelah mengkritik Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri BUMN Rini Soemarno, terkait rencana PT Garuda Indonesia Tbk untuk membeli 30 jet Airbus dengan pinjaman US$44,5 miliar (sekitar Rp 612 triliun).

Dalam menyampaikan kritikannya, Rizal menyuarakan pendapatnya secara terang-terangan. Padahal Jokowi meminta Rizal untuk menyuarakan pendapatnya secara privat dalam pertemuan-pertemuan kabinet.

Tjipta mengakui, dalam sebuah organisasi memang sebaiknya masalah dibicarakan secara tertutup terlebih dahulu. Namun secara teoritis, kritik terbuka jauh lebih efektif.

"Alangkah baiknya kalau ada masalah memang dibicarakan di forum kabinet dulu, tapi kalau nggak efektif ya tidak apa-apa dibicarakan keluar. Toh, kita ini negara demokrasi, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga mereka berhak mengawasi kebijakan," tandasnya.