JAKARTA - Beredar informasi akan ada aksi unjuk rasa besar-besaran "Bela Islam jilid III" pada 25 November 2016 mendatang. Bahkan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin mengatakan, Muslim di Jawa Barat bisa saja menurunkan 5 juta umat Islam untuk turun menuntut proses hukum Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Menanggapi hal itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mempersilakan aksi unjuk rasa tersebut digelar. Namun demo jangan sampai ditunggangi oleh agenda lain yang inkonstitusional.

"Kalau agendanya mengenai permasalahan dugaan penodaan agama, dudukkan proporsinya pada masalah hukum. Tetapi jangan kemudian ditunggangi atau ada agenda lain yang inkonstitusional," kata Tito di Kampus Trisakti Petamburan, Grogol, Jakarta Barat, Sabtu 12 November 2016.

Ia menambahkan, jika massa demo terlalu besar, seringkali di luar kontrol. Pasalnya massa diprediksi sudah bercampur dengan agenda yang berbeda-beda.

Oleh karena itu, kata Tito, silakan saja menyampaikan pendapat dengan cara yang sudah masuk dalam konstitusi.

"Jadi tetap sampaikan pendapat atau perasaan unjuk rasa tapi dengan cara-cara yang konstitusional, sekiranya itu yang paling penting," lanjutnya.

Sekedar informasi beredar isu akan ada aksi unjuk rasa susulan layaknya demo pada Jumat 4 November yang meminta agar Ahok diproses hukum atas kasus dugaan penistaan agama.

Aksi 25 November ini dikabarkan menunggu hasil gelar perkara kasus Ahok ini dibeberkan Polri pada Selasa, 15 November 2016.
(okezone)
nasional