JAKARTA - Kendati belum terjawab ke mana raibnya dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) tewasnya aktivis HAM Munir Said Thalib, beberapa rekomendasi sudah menyebar di internet. Rekomendasi itu diberikan TPF pada 23 Juni 2005 kepada Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bersama kementrian-lembaga terkait di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB).

Salah satunya TPF merekomendasikan kepada Presiden RI untuk memerintahkan Kapolri agar melakukan penyidikan lebih mendalam terhadap kemungkinan peran Indra Setiawan, Ramelga Anwar, AM Hendropriyono, Muchdi PR dan Bambang Irawan dalam pemufakatan jahat melakukan pembunuhan berencanan terhadap Munir.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian enggan menanggapi apakah Polri akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut dan membuka penyidikan baru dalam kasus Munir ini. Mantan Kepala BNPT ini mengatakan akan  bertindak setelah Kejaksaan Agung mengeluarkan hasil evaluasi dalam rangka mencari keberadaan dokumen tersebut.  "Kita tunggu hasil evaluasi dan rekomendasi dari Kejaksaan," kata Tito di Rupatama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (27/10/216).

Sebelumnya kasus ini mencuat kala lembaga KontraS memenangkan gugatan di peradilan Komisi Informasi Pusat (KIP) dengan tergugat Kemensetneg. Hasilnya dokumen hasil investigasi tewasnya Munir harus dibuka kepada publik. Namun belakangan Kemensetneg mengakui tidak menguasai dokumen tersebut.

Munir sendiri wafat pada 7 September 2004 di pesawat Garuda GA-974 kursi 40 G dalam perjalanan menuju Ansterdam, Belanda untuk melanjutkan studinya ke Universitas Utrecht. Dia dibunuh oleh pilot Garuda Pollycarpus Budihari Priyanto. TPF sendiri dibentuk pada masa pemerintahan Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). TPF telah memberikan rekomendasi pada 23 Juni 2005. (Okezone.com)