JAKARTA-Polda Metro Jaya tengah mengusut dugaan pemerasan dan dalam masalah waktu bongkar muat dwelling time ekspor-impor, di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bahkan, dari kasus ini Polda Metro akan meminta keterangan dari 18 Kementerian yang diduga terkait.

"Nanti akan ada 18 kementerian yang akan dimintai keterangan. Dimintai keterangan yang berkaitan dengan proses penyidikan kasus ini," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol M Iqbal dalam Diskusi 'Ngeri-Ngeri Sedap Dwelling Time' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (1/8/2015).

Menurut mantan Kapolres Jakarta Utara itu, dari 18 Kementerian itu setidaknya ada 114 perizinan yang sebagian besar ada ditubuh Kementerian Perdagangan. Untuk itu, fokus dari Satuan Tugas Khusus Polda Metro tertuju pada tahap 'free clearance' dalam dwelling time.

"Fokus Satgasus ini pada tahap free clearance, karena pada tahapan ini ada 18 Kementerian yang terlibat, ada 114 perizinan. Hampir sebagian besar di Kementrian Perdagangan," ungkapnya.

Iqbal menegaskan, pihaknya melakukan penyelidikan dan penyidikan pada pelanggaran hukum yang terjadi dalam masalah dwelling time. Menurut dia, Korps Bhayangkara juga memiliki kewajiban untuk mendukung pembangunan di segala sektor, termasuk membenahi masalah dwelling time.

"Dwelling time ini pintu utama masuknya barang ke negara kita, bisa jadi citra negara ada di situ. Kita juga berkewajiban mendukung pembangunan di segala sektor," tukasnya.