JAKARTA - Bawaslu menolak dua laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang diajukan BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno karena menyodorkan tautan berita sebagai bukti. Bawaslu menilai bukti tersebut tidak menjelaskan adanya pelanggaran yang belum sifat TSM.

"Bukti yang mengarah ke unsur TSM-nya itu tidak ada," ujar anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar di gedung Bawaslu RI, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (31/5/2019).

Menurut Fritz, dugaan pelanggaran yang dilaporkan BPN ini bersifat khusus karena mengedepankan unsur dugaan TSM. Namun, menurutnya bukti yang dibawa ke Bawaslu malah tidak mengarah kepada unsur tersebut.
"Nah, yang mereka ajukan itu TSM-nya. Itu kan selain ada bukti siapa pelapor dan terlapor, tenggang waktu, kemudian ada bukti materil dan non materil kan harusnya bukti materiil dan non materil untuk TSMnya. Beda dengan pelanggaran administrasi biasa," ujarnya.

"Kalau mereka mengutamakan tadi TSM. Maka 3 unsur ini harus terpenuhi. Kalau salah satu unsurnya tidak terpenuhi maka tidak bisa dilanjutkan sidangnya. Misalnya ada 10 bukti, bukti 1-3 itu bukti Terstrukturnya, 4-6 bukti untuk sistematisnya, 7-10 massifnya nah itukan harus ada penjelasan," lanjut Fritz.

Kini bukti berupa tautan berita itu kembali dibawa oleh pihak Prabowo-Sandi untuk menggugat hasil pilpres 2019 di MK. Dalam hal ini, Bawaslu enggan berkomentar, namun paling tidak menurutnya MK akan mempertimbangkan seluruh bukti yang ada.

"Saya nggak bisa kasih komentar lah, itu kan MK yang akan memutuskan bagaimana kualitas dari bukti yang disampaikan itu, bukan kami. MK pasti melihat buktinya, bukti kan bisa keterangan tertulis, foto, video, bisa berita, dokumen atau surat, kan banyak jenis bukti dan tergantung MK menilai bukti tersebut," kata Fritz.
Diketahui sebelumnya, pihak BPN melaporkan dua pelanggaran administrasi secara TSM ke Bawaslu. Namun, pada sidang pendahuluan Senin (20/5) Bawaslu menolak dua laporan tersebut karena bukti yang dibawa tidak kuat.


nasional