JAKARTA - Pengamat Komunikasi Politik UIN Jakarta Gun Gun Aryanto menilai, klarifikasi mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis Munir Said Thalib beberapa waktu lalu belum menjelaskan akar masalah. Ia menilai, penjelasan SBY tersebut hanya retorika semata dan tak membeberkan persoalan hilangnya dokumen TPF Munir yang diserahkan pada 2005, di awal kepemimpinannya sebagai presiden.

"Klarifikasi itu baru sifatnya retorik, belum diketahui hilangnya di mana dan kenapa," kata Gun Gun kepada Okezone, Sabtu (29/10/2016).

Menurutnya, SBY harus memastikan dokumen yang disusun di era kepemimpinannya tersebut hilang tanpa unsur kesengajaan. Ia juga menilai, SBY belum memiliki niat baik untuk menuntaskan polemik yang turut menyeret namanya tersebut.

"Pak SBY menurut saya juga tidak cukup menunjukkan good will. Ini menurut saya terhubung dengan satu dokumen yang dikumpulkan di eranya Pak SBY. Pak SBY harus memastikan tidak ada aspek kesengajaan menghilangkan," imbuh dia.

Meski SBY dinilai perlu turun tangan, persoalan ini tetap harus difasilitasi oleh pemerintahan saat ini. Jika ditemukan unsur kesengajaan menghilangkan dokumen untuk tujuan tertentu, menurutnya sanksi tegas wajib dijatuhkan.

"Harus difasilitasi oleh pemerintah sekarang, dicari titik temunya di mana, siapa yang menghilangkan, kalau benar menghilangkan ya dia harus dikasih sanksi," jelas Gun Gun.

Sekadar diketahui, SBY memberikan keterangan pers soal hilangnya dokumen TPF Munir di kediamannya di Cikeas, Bogor, Senin 24 Oktober 2016. Ia bersama Menteri Sekretaris Kabinet (Mensesneg) pada waktu itu, Sudi Silalahi menjelaskan soal kronologi penyerahan dokumen dari TPF ke pemerintah. Namun, tak dipaparkan sejauh mana rekomendasi dalam dokumen tersebut ditindaklanjuti.

Sementara itu, salinan dokumen tersebut sudah diserahkan Sudi Silalahi melalui pos ke Kementerian Sekretaris Negara dan akan segera diserahkan ke Jaksa Agung HM Prasetyo untuk ditindaklanjuti. (Okezone.com)