JAKARTA - Bawaslu memutuskan menghentikan penanganan laporan terhadap Joko Widodo (Jokowi) soal impor jagung dan kebakaran hutan karena tidak memenuhi unsur pidana pemilu. TKN Jokowi-Ma'ruf Amin meminta tidak ada anggapan Bawaslu tidak profesional.

"Soal dihentikannya laporan itu oleh Bawaslu jangan dinilai sebagai bentuk tidak profesionalnya Bawaslu ya. Jangan ada anggapan seperti itu. Kalau tidak memenuhi unsur pelanggaran ya jangan dipaksakan," kata Juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily, saat dihubungi, Sabtu (9/3/2019).
Ace mengatakan dihentikannya laporan tersebut membuktikan materi atau substansi debat semestinya tidak dianggap sebagai pelanggaran pemilu. Meskipun data yang disampaikan tidak tepat, Ace mempertanyakan apakah bisa materi debat dapat dianggap melakukan pelanggaran.

"Apa yang disampaikan dalam debat itu seharusnya tidak dianggap sebagai pelanggaran pemilu. Kalaupun ada data yang dinilai tidak tepat, kalau Prabowo betul-betul menguasai materi tersebut, seharusnya diklarifikasi di forum debat tersebut dong. Jangan diselesaikan di luar forum debat itu. Masa materi dan substansi debat itu dinilai sebagai pelanggaran sih?" ujarnya.
Sebelumnya, laporan terhadap Joko Widodo (Jokowi) soal impor jagung dan kebakaran hutan dihentikan Bawaslu. Bawaslu menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menanggapi pelaporan yang dihentikan itu, Kuasa hukum Aktivis Koalisi Masyarakat Anti Hoax, Eggi Sudjana menilai Bawaslu tidak fair dalam menghentikan laporan terhadap Jokowi soal data impor jagung dan kebakaran hutan di debat capres kedua. Eggi akan melaporkan Bawaslu dan Jokowi ke Bareskrim.

nasional