MAKASSAR - DPRD Sulsel meloloskan hak angket kepada Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. Berdasarkan sejarahnya, ini kali pertama DPRD setingkat provinsi meloloskan hak angket.

"Iya ini betul pertama kali di Indonesia," kata Pengamat Tata Negara Universitas Hasanuddin (Unhas), Aminuddin Ilmar, Selasa (25/6/2019).
Aminuddin mengatakan penggunaan hak angket oleh DPRD Sulsel harus disikapi dengan bijak. Pertama adalah DPRD ingin menegakkan check and balance yang menjadi bagian dari marwah lembaga legistatif.

"Kedua yang saya lihat ini diusung untuk mengakhiri adanya dualisme kepemimpinan," ujarnya.

"Artinya ini boleh dibiarkan. Karena nanti proses pemerintahan berjalan timpang dan harus dihentikan oleh teman teman dewan," sambungnya.
Biasanya, hak angket didahului dengan hak interpelasi. Namun, hak angket yang diloloskan oleh dewan disebut hanya ingin menyelidiki beberapa poin.

"Jadi ingin mengungkap apakah pelanggaran itu terjadi atau tidak," ujarnya.

Sebelumnya, Sidang Paripurna DPRD Sulsel meloloskan penggunaan hak angket ke Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah. Ada beberapa alasan DPRD Sulsel meloloskan hak angket ini.

Hak angket ke Nurdin Abdullah awalnya digelontorkan oleh Fraksi Golkar di DPRD Sulsel. Berikut beberapa poin legislatif sehingga mengeluarkan hak angket ke Nurdin Abdullah yang disampaikan di raapt Paripurna DPRD Sulsel, Senin (24/6/2019):

1. Kontroversi SK Wagub tentang Pelantikan 193 Pejabat

Terjadinya kontroversi penerbitan SK Wakil Gubernur dalam pelantikan 193 pejabat di lingkup Pemprov Sulsel. Adanya pelantikan ini berbuntut panjang dengan diperiksanya Wagub oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, Dirjen Otda dan Kemenpan RB, yang merekomendasikan agar keputusan tersebut dibatalkan. PihaK DPRD mempertanyakan dasar penerbitan keputusan dam pelaksanaan pelantikan oleh Wagub.
2. Manajemen PNS dan Dugaan KKN

Pihak DPRD juga menemukan banyak mutasi PNS dari kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bone ke Pemerintah Provinsi. Kabupaten Bantaeng diketahui adalah daerah yang sempat dipimpin oleh Nurdin Abdullah selama dua periode.

DPRD menduga terjadi KKN dalam pelaksanaan mutasi yang tidak sesuai prosedur. Apabila itu terjadi, maka diduga terjadi pelanggaran Perundang-undangan di bidang kepegawaian.

DPRD juga menduga KKN terjadi pada penempatan pejabat tertentu dari eselon IV hingga tingkat Eselon II, termasuk yang menjadi sorotan adalah pencopotan Kepala Biro Setda Provinsi Sulsel, Jumras dan Inspektur Provinsi Sulsel, Luthfi Natsir oleh Gubernur tanpa mekanisme atau prosedur sebagaimana yang diatur alam Peraturan Perundang-undangan.

3. Pelaksanaan APBD Sulsel Tahun 2019


nasional