merdeka.com

Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Perhubungan membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022.

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas mengungkap, penyelenggaraan haji masih juga belum jelas. Pemerintah belum mendapatkan kepastian dari pemerintah Arab Saudi.

"Sampai saat ini kepastian tentang ada atau tidaknya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 1443H/2022H belum dapat diperoleh sebagaimana yang telah disampaikan pada raker sebelumnya," ujarnya dalam rapat di DPR RI, Senin (17/1).

Dia mengatakan, penyelenggaraan haji sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Arab Saudi. Pemerintah berjanji terus berkoordinasi untuk memastikan penyelenggaraannya.

"Sebagaimana tahun-tahun yang lalu sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Arab Saudi. Namun begitu kami terus berkoordinasi dan hasil koordinasi," ujarnya.

Kendati begitu, pemerintah tetap menyiapkan penyelenggaraan haji. Pemerintah berkoordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi untuk memperoleh kuota.

Namun, sampai saat ini pemerintah Arab Saudi belum membuka pembicaraan soal haji ini. MoU membahas penyelenggaraan haji biasanya dilakukan pada Desember sampai awal Januari.

"Belum adanya pembicaraan ini, bapak ibu sekalian, bukan hanya kepada Indonesia tetapi juga kepada negara-negara lain yang menyelenggarakan misi haji," tutup Yaqut.