JAKARTA - Hampir setengah abad kekayaan alam di Papua dikeruk PT Freeport Indonesia dengan dengan timbal balik yang tidak sebanding dengan kesejahteraan rakyat.

Pegiat Sajogyo Institute, Siti Maimunah mengatakan, negara saat ini terlalu sibuk membicarakan pembagian besaran royalti, saham dan divestasi tapi tidak pernah memperhitungkan social cost yang ditanggung masyarakat yang hidup di sekitar pertambangan emas itu.

"Pernah enggak ada biaya kesehatan yang dikeluarkan warga di sekitar pertambangan ditanggung oleh negara atau perusahaan? Enggak kan? Krisis sosial ekologis yang dialami bangsa ini makin memburuk. Sementara kita sibuk menggelar drama untuk membicarakan hitung-hitungan royalti, saham, dan divestasi," ucap Maimunah, Sabtu (12/12/2015).

Ia menambahkan, pembicaraan tentang laba ataupun perpanjangan kontrak selalu diulang-ulang (repetitif). Seolah-olah hal itu baru sekali terjadi.

"Krisis ekologis itu selalu berulang dan meluas. Celakanya, seperti krisisnya sendiri (sosial ekologis) yang selalu berulang. Pembicaraan tentang laba dan untung melalui renegoisasi kontrak dan divestasi saham diulang saat kontrak-kontrak diperpanjang. Mirip siaran televisi yang memberitahukan kehebohan banjir Jakarta setiap musim hujan, seolah baru terjadi kali itu saja. Padahal, krisis tersebut menyejarah," paparnya.