Sejauh ini, MKD sendiri sudah memanggil Menteri ESDM Sudirman Said, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin dan Ketua DPR Setya Novanto. Pekan depan, yang dipanggil adalah Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan dan pengusaha Riza Chalid.

Yandri menyarankan, agar dewan etik itu juga memanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Jusuf Kalla (JK). Sebab, nama keduanya juga disebut dalam rekaman.

"Kalau kita (PAN) dari awal minta dari semua yang disebut dalam rekaman itu dipanggil, bukan saja Luhut, saya sarankan Pak JK juga diminta pendapatnya di MKD, juga Pak Jokowi itu lebih bagus lagi," ungkap Yandri di diskusi Sindo Trijaya, Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (12/12/2015).

Anggota Komisi II DPR itu sendiri menyatakan dukungannya agar DPR membentuk panitia khusus (Pansus) angket Freeport untuk menguat 'permainan' dan kongkalikong yang ada di balik perusahaan tambang emas milik Amerika Serikat (AS) itu.

"Pansus digulir lebih cepat lebih baik, lihat apakah ada kongkalikong, pencemaran lingkungan, mark-up laporan keuangan, siapa bermain di pajak, siapa penguasa masa lalu bermain, dan kalau banyak kesalahan ini digoalkan," tegasnya.