Pakar Unpad: Perang Iran Vs AS-Israel Jadi Momen RI Keluar BoP

PT.SPIRIT INTI MEDIA

Senin, 02 Mar 2026 14:37

(Net)

Bandung - Berbagai kalangan, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia mengundurkan diri dari keanggotaan Board of Peace (BoP). Hal itu terjadi akibat dampak perang Iran Vs Israel dan Amerika Serikat (AS).

Guru Besar Ilmu Politik dan Kemaanan Universitas Padjadjaran (Unpad) Prof Muradi mengatakan, jika menyoroti soal geopolitik luar negeri, Indonesia sudah offside karena bergabung dalam BoP. Menurut Muradi, dengan bergabungnya Indonesia ke BoP, publik menilai jika Indonesia pro-Amerika. Dengan demikian, Presiden Prabowo tidak bisa menjadi penengah dalam konflik Iran Vs Israel-AS.

"Makanya kemudian itu akan jadi beban politik baru buat Pak Prabowo sebenarnya. Karena secara politik akhirnya kita enggak bisa melakukan langkah-langkah yang diinginkan oleh Pak Prabowo sendiri," kata Muradi via sambungan telepon, Senin (2/3/2026).

Karena sudah menjadi anggota BoP, Muradi menilai, langkah-langkah Prabowo untuk jadi mediator tidak bisa dilakukan karena Indonesia kini dinilai tidak netral.

"Artinya kita offside karena kita masuk ke BoP ya, di mana kemudian namanya Board of Peace tapi kemudian ketuanya (AS) dengan salah satu anggotanya (Israel) itu nyerang Iran," ujarnya.

"Sekarang itu orang lihat kita itu sudah jadi kaki tangannya Amerika Serikat dengan kontrak dagang yang memang sangat merugikan kita. Kemudian politik luar negeri kita juga kemudian dicoreng karena apa? Karena harusnya kan kita bebas aktif. Jadi BOP itu ya blok politik baru kalau saya menyebutnya, di luar yang ada gitu. Kita kemudian ada di dalamnya dan berupaya untuk menjadi mediasi kan lucu," ungkapnya.

Namun berbeda jika, mediasi dilakukan oleh poros kekuatan tengah seperti Malaysia, Venezuela, atau Meksiko yang tak tergabung dalam BoP bentukan Trump.

"Makanya dulu ada non-blok kan tahun 66 itu, era Bung Karno misalnya gerakan non-blok, dia bikin negara non-blok, bikin Asia Afrika Conference kan, Dasasila Bandung dan sebagainya. Kemudian zaman Pak Harto kita punya dulu ada APEC kan, ada ASEAN dan segala macam. Hari ini kita hampir enggak punya muka di dunia internasional secara geopolitik. Dianggap kita jadi sangat pragmatis dibanding Indonesia sebelum Jokowi," tambahnya.

Tiga Opsi Agar Indonesia Bisa Keluar BoP

Oleh karena itu, menurut Muradi, serangan Israel dan AS terhadap Iran bisa menjadi momentum bagi Indonesia keluar sebagai keanggotaan BoP.

"Pak Prabowo bisa menggunakan tangannya DPR. Kenapa? Karena setiap perjanjian internasional, perjanjian dagang, BOP dan segala macam itu harus ada ratifikasi di parlemen. Nah, itu bisa jadi parlemen bisa mengatakan karena ini enggak sesuai dengan konstitusi, kita tolak. Pak Prabowo cuma bilang begini, 'Sorry ya Trump, parlemen kita enggak menyetujui.' Bisa begitu, itu poin pertama," tuturnya.

Lalu kedua terkait pelanggaran nilai, yang kemudian dilanggar oleh anggota BoP sendiri dengan menyerang negara lain.

"Ketiga, solidaritas dunia Islam, bisa pakai istilah itu ya. Kan nanti OKI segala macam pasti akan ada rapat darurat segala macam kan. Nah, tiga itu saya kira Indonesia bisa kemudian kembali ke jalur yang sama," terbangkan.

"Tiga itu mau dipakai atau enggak oleh Pak Prabowo. Kalau mengandalkan hanya mediasi, percaya sama saya, tanpa dimulai dengan misalnya kita tegas mengundurkan diri dari BoP, membatalkan perjanjian dagang, maka kita tidak akan dilihat sebagai entitas negara bangsa yang baik yang punya power sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia," terang Muradi.

"Kalau dengan cara gitu saya kira menarik. Misalnya kemudian Pak Prabowo bilang, 'Sorry ya Trump, saya enggak bisa ikut.' Nah dari situ kita bisa memulai kemudian berselancar lagi sebagai negara yang bebas aktif sebagaimana doktrin politik luar negeri," pungkasnya.

Sumber: (detikNews)

Berita

Berita Terkait

Rabu, 18 Mar 2026 16:35

Inisial 4 Anggota Bais Terduga Penyiram Air Keras ke Aktivis KontraS

JAKARTA - Komandan Puspom TNI Mayjen Yusri Nuryanto menjelaskan pihaknya telah menerima empat prajurit yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras ke Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.

Selasa, 17 Mar 2026 09:19

Haji 2026 Berpotensi Ditunda Imbas Konflik Timur Tengah, MUI: Bangun Optimisme!

JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, Asrorun Ni’am Sholeh menyoroti langkah pemerintah yang berencana menunda pemberangkatan jamaah haji 2026 imbas konflik Israel-AS dengan Ir

Senin, 16 Mar 2026 14:32

Rismon Membelot, Roy Suryo Cs Kembali Gugat MK soal UU ITE

JAKARTA - Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau dr Tifa akan kembali mengajukan gugatan baru ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sejumlah pasal di KUHP dan Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik

Sabtu, 14 Mar 2026 10:39

Peristiwa 14 Maret: Bung Hatta Wafat hingga Lahirnya Albert Einstein

JAKARTA - Sejumlah peristiwa penting dan bersejarah tercatat terjadi pada 14 Maret di berbagai belahan dunia. Salah satunya adalah wafatnya Wakil Presiden pertama Indonesia, Mohammad Hatta atau Bung H

Sabtu, 14 Mar 2026 10:35

Prabowo Larang Pejabat Gelar Open House Mewah saat Lebaran

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meminta para pejabat pemerintah untuk tidak menggelar acara open house secara mewah pada perayaan Idul Fitri 2026. Imbauan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dal

komentar Pembaca