Pasalnya, ada permintaan dari pemerintah agar pengesahan RAPBN 2016 dapat dilakukan pada 23 Oktober mendatang.

"Kami sudah putuskan bahwa (pengesahan RAPBN-red) tanggal 30 Oktober, dan itu sudah disampaikan pula kepada Presiden melalui komunikasi saya langsung dengan Presiden," kata Setya, Kamis (22/10/2015).

Pria yang akrab disapa Setnov itu menambahkan, batas waktu yang disetujui antara pemerintah dan DPR bertujuan agar RAPBN yang dihasilkan dapat sesuai dengan optimisme pemerintah itu sendiri.

"Jadi tidak mungkin, kita sudah tunda penutupan APBN tanggal 30 Oktober. Nah, kita kesempatan sekali untuk DPR dan pemerintah, untuk agenda mana yang perlu diakselerasi, diharmoniskan, agar bisa berjalan sebaik-baiknya," terang politikus Partai Golkar itu.

Adapun terkait kepergian Presiden Jokowi ke Amerika Serikat (AS), Setnov mengatakan bahwa nantinya Presiden akan menempatkan Menteri Keuangan secara intensif dalam proses pembahasan anggaran di DPR.

"Tentu saya sangat menghargai keputusan itu. Karena saya adakan komunikasi, dengan adanya kemunduran yang awalnya tanggal 27 Oktober menjadi tanggal 30 Oktober tentu menteri terkait bisa mengikuti konsesasi dalam pembahasan," paparnya.

Sementara itu, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati menilai asumsi makro yang diusulkan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 tidak realistis dan cenderung mengada-ada.

"Tidak realistis, tahun ini saja tidak tercapai. Ngawur itu," tegas Enny.

Menurutnya, apa yang diusulkan oleh pemerintah dalam RAPBN 2016 terbilang tidak berdasarkan pertimbangan yang matang dan komprehensif.

"Harus ada pertimbangan yang komprehensif, nah itu jadi acuan. Jangan asal menetapkan. Target inflasi dan penerimaan pajak saja tidak tercapai tahun ini," cetusnya.