3. Chairman Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan.

Peran Aguan dalam kasus suap pembahasan Raperda tentang Reklamasi Teluk Jakarta masih menjadi misteri. Pihak KPK belum mau memberikan keterangan lebih lanjut terkait keterlibatan Aguan dalam kasus suap yang telah menjerat Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi.

Bos Agung Sedayu Group itu juga tak banyak bicara dengan awak media di KPK. Namun, usai diperiksa delapan jam wajahnya tampak lesu.

4. Staff Khusus Ahok, Sunny Tanuwidjaja.

Orang dekat Ahok itu mengakui bahwa dirinya memiliki peran untuk menyampaikan kepentingan para pengembang di proyek reklamasi Teluk Jakarta kepada Ahok beserta jajarannya.

Sunny terkadang mengatur pertemuan antara orang nomor satu di DKI itu dengan para pengembang mega proyek tersebut, termasuk dengan pihak PT Agung Podomoro Land dan Agung Sedayu Group.

5. Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia II Lambock V Nahattands.

Lambock ikut diperiksa sebagai saksi terkait kasus pembahasan Raperda tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2035 dan Raperda tentang rencana tata ruang kawasan strategis Pantai Utara Jakarta. Usai diperiksa KPK, ia memilih bungkam.

Pemeriksaan petinggi Pelindo II ini diduga terkait perusahaan pelat merah yang mendapat jatah Pulau N dari 17 pulau reklamasi yang membentang dari barat ke timur. Pemanggilan Lambok bersamaan dengan Sunny Tanuwidjaja dan bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan.

6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemprov DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.

Pasangan Ahok dalam Pilgub DKI ini mengaku tak banyak tahu soal Raperda yang mengatur reklamasi. Sebab, saat pembahasan dirinya sedang pelatihan di asrama.

Heru menjelaskan, awal pembahasan Raperda dilakukan November 2015. Di mana Februari hingga Juni dirinya berada di asrama dan tidak boleh keluar kecuali Sabtu-Minggu. Sehingga, penyusunan Raperda tidak ada hubungannya dengan tugas, pokok, dan fungsi dirinya selaku BPKAD. Dalam kasus ini, dia sudah dua kali diperiksa KPK. (okezone.com)