JAKARTA - Tautan berita media online turut menjadi sejumlah bukti yang diserahkan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk mengajukan gugatan hasil Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai hal itu tak masalah, selama bukan berasal dari media penyebar hoax.

"MK itu kan diasumsikan peradilan yang luas, karena namanya mahkamah konstitusi. Jadi dia bukan persidangan teknis, sehingga alat buktinya bisa dikumpulkan dari mana saja. Silakan saja kumpulkan alat bukti, asalkan jangan ambil dari media yang hoax yang nggak ada penanggung jawabnya," kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (31/5/2019).
Dia menyerahkan kepada MK untuk menentukan apakah lewat bukti-bukti tersebut persidangan dapat dilanjutkan. Fahri menilai berbagai sumber bukti bisa saja diajukan ke MK.

"Silakan saja ajukan. Nanti kan MK yang memutuskan di peradilan bisa diteruskan atau tidak sidangnya," ujarnya.
Fahri lantas mengungkit soal pemeriksaan terhadap dokter spesialis saraf, Ani Khairani Hasibuan atau Ani Hasibuan pada Jumat (17/5). Menurut dia, pemeriksaan terhadap Ani didasarkan pada sebuah pemberitaan media palsu.

Ani memang sempat dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian pada Jumat (17/5). Pemeriksaan polisi itu terkait artikel Ani di sebuah portal berita tamshnews.com pada 12 Mei 2019.

Belakangan, tim kuasa hukum Ani Hasibuan pun melaporkan portal berita tamshnews.com ke Polda Metro Jaya dan Dewan Pers. Menurut tim kuasa hukum, Ani tidak pernah diwawancara media tersebut.


nasional