JAKARTA - Bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo merespons isu tentang kontrak politik terkait jika nanti dirinya terpilih menjadi presiden 2024.

Isu yang berkembang, Ganjar disebut meneken kontrak dengan PDI Perjuangan, salah satunya tentang penunjukkan menteri di posisi strategis ditentukan PDIP

Terkait hal itu, Ganjar menegaskan, pembentukan kabinet atau menteri-menteri, merupakan hak prerogratif presiden terpilih. Bukan ditentukan oleh partai tertentu, sekalipun yang telah mengusung.

“Kabinet ya ditentukan oleh Presiden, wong prerogatif kok!” kata Ganjar dalam keterangan yang diterima, Selasa (13/6/2023).

Untuk diketahui, mengutip laman Komisiyudisial.go.id, dalam literatur hukum tata negara hak prerogatif presiden adalah kekuasaan istimewa yang dimiliki oleh seorang presiden tanpa dapat dicampuri oleh lembaga lainnya.

Salah satu contoh hak prerogatif presiden adalah mengangkat menteri tanpa campur tangan lembaga lain, termasuk partai.

Kendati demikian, seseorang harus memenuhi syarat dan ketentuan untuk bisa diangkat menjadi menteri berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Sebelumnya diberitakan, Politisi PSI Ade Armando menebar kabar yang menyebut Ganjar menandatangani kontrak politik dengan PDIP. Salah satu poin dalam kontrak itu konon berisi penyusunan kabinet.

"Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP," kata Ade lewat cuitannya, Minggu 11 Juni 2023.

sumber:okezone.com