merdeka.com

Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokow) telah menetapkan Ibu Kota Negara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur bernama Nusantara. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, menjelaskan alasannya lantaran Nusantara sudah dikenal sejak dulu dan ikonik di dunia internasional.

"Mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, Republik Indonesia, dan saya kira kita semua setuju dengan istilah Nusantara itu," kata Suharso dalam rapat panitia kerja RUU IKN di Gedung DPR, Senin (17/1).

Sebelumnya pemerintah telah mengantongi 80 daftar usulan nama IKN. Pemilihan nama Nusantara tersebut serta merta menggugurkan 79 calon nama IKN yang diusulkan.

Wakil Bupati Penajam Paser Utara, Kaltim, Hamdam Pongrewa menyebut Nusantara sebagai nama ibu kota negara yang baru mewakili seluruh unsur kemajemukan Indonesia.

"Nama Nusantara untuk ibu kota negara baru sudah mewakili seluruh wilayah di Indonesia," ujar Hamdam Pongrewa yang juga Plt Bupati Penajam Paser Utara, Kamis (20/1).

Menurutnya sejumlah akademisi di Kaltim pernah memberikan masukan untuk nama IKN baru. Salah satunya Pakunagara.

"Ada beberapa nama untuk ibu kota negara baru yang diusulkan akademisi di Kalimantan Timur, salah satunya Pakunagara," terangnya.

Pakunagara merupakan akronim dari Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Hal ini lantaran wilayah IKN baru masuk ke dalam dua daerah tersebut.

Bagi Hamdam, masyarakat yang kurang setuju dengan pemilihan Nusantara untuk nama IKN merupakan hal wajar.

"Pro dan kontra wajar dan sah saja," lanjutnya. Dikutip dari Antara.

Selain Pakunagara, Suharso juga menjabarkan beberapa usulan nama IKN meliputi Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Pertiwipura, Waanapura, Cakrawalapura hingga Kertanegara.

"Ada sekitar 80an lebih tetapi kemudian akhirnya dipilih kata Nusantara tanpa kata jaya," jelas Suharso.

Suharso menuturkan, dalam mengambil keputusan nama IKN sudah konsultasi dengan ahli bahasa. Nama ini dipilih sebelum diusulkan kepada Jokowi.

"Kami panggil para ahli bahasa, ahli sejarah, kemudian mereka yang punya otoritas untuk memberikan knowledge kepada kami, para pakar itu, untuk memilih kata-kata yang paling tepat," kata Ketum PPP ini.

Dalam rapat panja RUU IKN telah diambil keputusan nama ibu kota negara Nusantara. Dengan bentuk pemerintahan berupa pemerintahan daerah bersifat khusus dengan setingkat provinsi.